Jakarta (pilar.id) – Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) sangat diperlukan supaya kualitas pelayanan publik dapat semakin meningkat.
Wakil Presiden (Wapres) RI, K.H Ma’ruf Amin menyebut terdapat lima cara mengembangkan MPP, diantaranya Kementerian PAN RB harus melakukan terobosan melalui platform digital untuk MPP yang dinamis.
“Lalu, harus ada penyempurnaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) oleh Kementerian Investasi,” ungkapnya, Senin (5/12/2022).
Selanjutnya, pihaknya mendorong Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk pengadaan anggaran tambahan bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah.
“Para pemimpin daerah juga harus berkomitmen untuk mengintegrasikan berbagai jenis layanan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi satu dalam MPP,” terangnya saat peresmian 26 MPP oleh Kementerian PAN RB di Istana Wakil Presiden.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo menargetkan seluruh Kabupaten dan Kota di Jateng memiliki MPP.
“Di Jateng sudah ada 22 MPP dari 103 MPP di seluruh Indonesia. Jadi tinggal 13 Kabupaten atau Kota di Jateng yang belum memiliki MPP,” jelasnya.
Ganjar mengaku, kualitas pelayanan semakin baik, apabila semakin banyak MPP yang dibangun dan berfungsi secara maksimal.
“MPP bukan hanya bangunannya, tapi bagaimana memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu juga harus migrasi ke sistem digital,” kata Ganjar.
Pihaknya pun memasang target semua Kabupaten/Kota di Jateng mempunyai MPP.
“Tadi itu bagian dari PR reformasi birokrasi kita yang mesti diselesaikan oleh daerah,” pungkasnya.
Adapun ke-22 MPP yang tersebar di Jateng antara lain di Kabupaten Sragen, Boyolali, Kota Surakarta, Sukoharjo, Kota Magelang, Kota Semarang, Karanganyar, dan Kota Salatiga.
Selanjutnya, Kota Semarang, Kendal, Jepara, Blora, Pati, Banyumas, Kebumen, Kudus Purworejo, Cilacap, Rembang, Brebes, Grobogan, dan MPP Pemprov Jateng. (riz/hdl)
