Penajam Paser (pilar.id) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menegaskan pentingnya penerapan kepemimpinan digital dalam meningkatkan kualitas dan akses layanan publik di Kalimantan Timur. Hal ini diungkapkan dalam acara Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan se-Kalimantan Timur Tahun 2024, pada Selasa (5/3/2024).
Menteri Anas mengajak pemerintah daerah di Kalimantan Timur, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, untuk segera menerapkan konsep digital leadership. Menurutnya, transformasi digital harus melibatkan aspek struktur digital, kompetensi digital, dan budaya digital.
“Dengan kepemimpinan digital, kita dapat menyelesaikan berbagai masalah di Kalimantan Timur, termasuk menjangkau daerah-daerah terpencil dari pusat pemerintahan. Kaltim memiliki wilayah yang luas, dan dengan pendekatan digital, layanan publik dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga,” ungkap Menteri Anas.
Lebih lanjut, Menteri Anas menegaskan bahwa digitalisasi merupakan faktor kunci untuk mendukung pembangunan infrastruktur sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo. Ia menyampaikan hal ini sebagai respons terhadap penilaian reformasi birokrasi tahun 2023, di mana Provinsi Kalimantan Timur meraih predikat BB.
“Penerapan digital leadership merupakan langkah menuju ‘jalan tol pelayanan’ yang mendukung upaya pembangunan infrastruktur sesuai arahan Presiden. Ini sejalan dengan penilaian positif terhadap reformasi birokrasi di Kalimantan Timur,” jelas Menteri Anas.
Dalam konteks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kalimantan Timur mendapatkan penilaian yang positif. Sementara itu, Menteri Anas mendorong agar kebijakan reformasi birokrasi di provinsi tersebut mendukung transformasi digital pemerintah.
“Reformasi birokrasi yang fokus pada program-program berdampak positif bagi masyarakat dapat mendorong perubahan paradigma. Dari orientasi input menjadi orientasi outcome, sehingga kita dapat mengukur kinerja nyata yang dihasilkan,” tambah Menteri Anas.
Pj. Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menanggapi dengan mengatakan bahwa pihaknya tengah mempercepat implementasi sistem digital untuk pelayanan publik. Meskipun menghadapi kendala geografis dan daerah terpencil, Pemprov Kalimantan Timur optimis bahwa pengembangan sistem informasi dapat mengatasi tantangan tersebut.
“Kami memiliki banyak daerah terpencil. Keterbukaan informasi menjadi langkah awal untuk menjangkau area-area tersebut. Melalui implementasi sistem digital, kami berharap dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan publik di seluruh Kalimantan Timur,” kata Akmal. (hdl)
