Jakarta (pilar.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong perbaikan tata kelola pelabuhan di Indonesia guna mencegah korupsi dan meningkatkan pelayanan. Pada aksi 2022-2023, digitalisasi diterapkan di 14 pelabuhan utama dan kini, pada aksi 2023-2024, telah meluas ke 246 pelabuhan.
“Dari 246 pelabuhan tersebut, 46 adalah pelabuhan prioritas nasional dalam transaksi ekspor dan impor. National Logistic Ecosystem (NLE) juga diterapkan di lebih dari 2000 terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, sehingga layanan pelabuhan menjadi lebih cepat dan lebih murah,” kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam Diskusi Media di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (5/7/2024).
Penerapan NLE juga diperluas ke enam pelabuhan udara, yaitu Bandara Internasional Kualanamu, Soekarno-Hatta, Juanda, Ngurah Rai, Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, dan Hasanuddin. Capaian ini berdampak pada penurunan biaya logistik nasional dari 24% menjadi 14,29%, menurut riset Bappenas.
Pahala menjelaskan, waktu layanan barang kini rata-rata hanya 20,8 jam, dengan efisiensi biaya penanganan kargo mencapai 46,1%. Layanan kapal juga lebih efisien, dengan dwelling time rata-rata 2,9 hari dan biaya layanan kapal lebih murah 45,5%.
“18 kementerian dan lembaga (K/L) telah bekerja sama dalam digitalisasi pelabuhan pemerintah dan swasta. Kita bisa memonitor pergerakan barang di 246 pelabuhan dan 2000 pelabuhan swasta,” tambah Pahala.
Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia menyatakan bahwa digitalisasi penting dilakukan untuk tata kelola pelabuhan yang melibatkan 18 K/L. “Kami mengintegrasikan sistem antar kementerian dan lembaga untuk proses ekspor, impor, dan logistik agar lebih efisien dan mengurangi biaya,” ujar Oza.
Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menyebut digitalisasi meningkatkan proses yang berkaitan dengan barang dan memperpendek port stay, sehingga kapasitas dapat meningkat tanpa investasi berlebih.
Digitalisasi pelabuhan juga meningkatkan penerimaan negara dari sektor jasa kepelabuhanan. Pada PNBP Kementerian Perhubungan, penerapan Inaportnet dari 2021-2023 meningkatkan pendapatan 116,05% menjadi 4,278 triliun Rupiah.
Hingga 15 bulan pelaksanaan aksi 2023-2024, aksi reformasi tata kelola pelabuhan mencapai capaian tertinggi 63,64%. Tujuannya adalah meningkatkan layanan pelabuhan dengan menyederhanakan proses bisnis dan tata kelola kelembagaan, sehingga mengurangi biaya logistik.
Selain itu, informasi layanan manifest domestik oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan bertujuan untuk transparansi dan memperoleh data distribusi komoditas guna mencegah penimbunan dan kelangkaan. (mad/hdl)
