Jakarta (pilar.id) – Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal menyatakan, konstitusi bisa saja diubah melalui amendemen. Tetapi situasinya hari ini sangat tidak tepat. Menurut dia, tidak ada kegentingan yang mendesak untuk mengubah konsitusi.
Pernyataan Nicky tersebut menanggapi ihwal isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Apabila amendemen UUD 1945 sampai terjadi, kata Nicky, maka sistem ketatanegaraan dan konstitusionalisme Indonesia akan menjadi rusak.
“Kalau mau konstitusikan semua argumen dan datanya harus diuji dulu, ini kan hanya ingin memuaskan syahwat politik para elite saja,” kata Nicky, Sabtu (9/4/2022).
Nicky berharap, ada keutamaan dan ketegasan dari Presiden Jokowi untuk mengatakan bahwa dirinya cukup menjabat dua periode saja. Agar, sambung Nicky, terjadi kondisi politik yang kondusif dan pemerintah dapat fokus menyelesaikan masalah-masalah lain (kesulitan ekonomi) yang tengah terjadi di masyarakat.
“Wakil Presiden Ma’ruf Amin bisa kok dengan tegas menyatakan hanya sampai 2024, ini kok presidennya tidak bisa tegas,” cetus Nicky.
Nicky menegaskan, isu atau wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut harus mendapatkan perhatian yang sangat besar dari rakyat Indonesia. “Sebab, konstitusi menyangkut panduan dalam bernegara,” tegasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menteri dan jajarannya agar tidak lagi menyuarakan perpanjangan masa jabatan dan isu presiden tiga periode. Ia meminta agar menteri di kabinetnya benar-benar fokus mengurus rakyat.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan presiden,” kata Jokowi seperti disaksikan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta para menteri sensitif dan memiliki empati pada kesulitan rakyat. Para menteri harus bisa menjelaskan penyebab kondisi yang sulit saat ini dan langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut.
Menurut dia, menteri di kabinetnya harus bisa menjelaskan situasi sulit yang terjadi di dunia. Menteri dan jajarannya harus bisa menyampaikan dengan bahasa rakyat, langkah apa yang diambil pemerintah dalam menghadpi situasi terkini.
“Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan dianggap oleh masyarakat tidak melakukan apa-apa,” tegasnya. (her/hdl)
