Jakarta (Pilar.id) – Sampai dua tahun ke depan, Pemerintah Indonesia akan melakukan pendataan terkait Usaka Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Proses pengumpulan data ini akan dipimpin oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Nantinya, setelah semua data tersebut terkumpul, Pemerintah Indonesia akan membuat database UMKM yang terintegrasi.
Sehinnga, akan ada kesamaan data terkait UMKM di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Rencana ini, disampaikan oleh Direktur Pengembangan UMKM dan Koperasi, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Dading Gunadi.
“Salah satu persoalan UMKM adalah database yang masih tidak terintegrasi antara beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah mendesain pembangunan database UMKM terintegrasi tahun lalu dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga,” katanya dalam webinar side event G20, di Jakarta, Senin (23/5/2022).
Selain terkait data, UMKM juga menghadapi permasalahan berupa rendahnya kerja sama dengan usaha besar yang termasuk dalam rantai nilai global.
Hal ini tampak dari data dimana sebanyak 93 persen usaha mikro dan kecil tidak terlibat dalam kerja sama dengan pelaku usaha besar. Selain itu, hingga saat ini, sektor UMKM baru menyumbang 14 persen dari total ekspor Indonesia.
“Di samping itu 88 persen usaha mikro dan kecil belum dapat mengajukan kredit perbankan, sehingga penyaluran kredit perbankan kepada UMKM baru mencapai sekitar 20 persen dari total penyaluran kredit atau stagnan sejak 2014,” katanya.
Harapannya, dengan adanya database yagn terintegrasi, penyerapan kredit dari pelaku usaha UMKM akan semakin meningkat. Sehingga, para pelaku usaha di sekor UMKM bisa meningkatkan usaha mereka menjadi lebih baik lagi.
Sebanyak 94 persen dari usaha mikro dan kecil juga belum memanfaatkan komputer untuk menjalankan usaha dan 90 persen belum menggunakan internet. Dading mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi UMKM terutama di tengah COVID-19.
Di samping itu, untuk membantu UMKM yang pendapatannya terkoreksi selama COVID-19, pemerintah meluncurkan program untuk mengurangi biaya operasional UMKM seperti melakukan subsidi bunga kredit, restrukturisasi kredit UMKM, dan merelaksasi pajak.
“Saat ini restrukturisasi kredit telah direalisasikan untuk 3,9 juta UMKM dan juga subsidi bunga kredit untuk 17,8 juta UMKM,” katanya. (fat)
