Jakarta (pilar.id) – Julianto Eka Putra (JE) yang merupakan pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Kota Batu telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus kekerasan seksual. Namun, JE hingga saat ini masih bebas berkeliaran dan tidak ditahan oleh Kejaksaan.
Padahal, JE telah didakwa melakukan tindak kekerasan seksual pada puluhan remaja putri yang bersekolah di lembaga pendidikan yang ia dirikan tersebut. Keputusan untuk tidak menahan JE itu pun disesalkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Nahar mengatakan pihaknya menyesalkan JE tidak ditahan sejak awal proses hukum berjalan.
“Tersangka JE tidak ditahan sejak penyidikan sampai saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Malang. Kalau ancaman hukumannya di atas lima tahun, seharusnya ditahan,” kata Nahar di Jakarta, Senin (11/7/2022).
Dia mengatakan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual ini, seharusnya sejak awal tersangka dapat ditahan karena ancaman hukumannya lebih dari lima tahun penjara sesuai pasal 21 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
Kasus tersebut saat ini, tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Malang yang dilakukan secara tertutup mengingat perkara kesusilaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 153 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Rencananya, pada 20 Juli 2022, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan pidana oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Batu, lalu sidang selanjutnya agenda penyampaian pembelaan (pledoi) atas tuntutan pidana JPU, oleh tim penasehat hukum terdakwa JE.
“Sebanyak 15 saksi korban telah diminta keterangannya sejak pemeriksaan di Polres Batu dan di dalam persidangan. Meski yang diminta keterangan hanya 15 saksi korban, namun diduga korban lebih dari 15 orang,” tutur Nahar.
Nahar mengatakan bahwa Kementerian PPPA mendorong proses hukum berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Pasal 76D dan 76E UU 35 Tahun 2014 dan Pasal 81 dan 82 UU 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara dan maksimum 15 tahun penjara dan dapat ditambah 1/3 karena tersangka adalah guru/pengasuh sekolah.
Pihaknya menambahkan sejak diterima laporan kasus kekerasan seksual tersebut, Kementerian PPPA telah melakukan penjangkauan dan pendampingan melalui Tim Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) ke Kota Batu bersama Tim Psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Jawa Timur. (fat)
