Jakarta (pilar.id) – Selain kasus kekerasan seksual yang melibatkan nama anak seorang kiai di pondok pesantren di Jombang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga memberikan perhatian serius pada kasus dengan terdakwa JE, pemilik Lembaga Pendidikan di Kota Batu, Malang.
Bahkan sejak kasus ini terungkap tahun lalu, KemenPPPA langsung melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Timur terkait kasus hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk perlindungan puluhan siswa yang menjadi korban.
“Sejak kasus ini terinformasikan ke ruang publik pada 2021, KemenPPPA langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kota Batu. LPSK juga langsung turun memberikan perlindungan terhadap korban,” ujar Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar, Minggu (10/7/2022) lalu.
Ia mengatakan, Menteri PPPA Bintang Puspayoga juga turut memberi perhatian dan menerima perkembangan terhadap penanganan kasus tersebut. Disebutkan, Menteri PPPA bahkan secara khusus meminta agar dilakukan penegakan hukum sesuai Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan apabila terbukti pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya.
Kasus tersebut saat ini, tengah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Malang yang dilakukan secara tertutup mengingat perkara kesusilaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 153 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Rencananya, pada 20 Juli 2022, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan pidana oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Batu, lalu sidang selanjutnya agenda penyampaian pembelaan (pledoi) atas tuntutan pidana JPU, oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa JE.
“Sebanyak lima belas saksi korban telah diminta keterangannya sejak pemeriksaan di Polres Batu dan di dalam persidangan. Meski yang diminta keterangan hanya 15 saksi korban, namun diduga korban lebih dari 15 orang,” tutur Nahar.
Nahar mengatakan sangat menyayangkan tersangka JE tidak dilakukan penahanan sejak penyidikan sampai saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Malang. Dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual ini, seharusnya sejak awal tersangka dapat ditahan, karena ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun penjara, sesuai pasal 21 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
Ia menegaskan jika KemenPPPA mendorong proses hukum berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Pasal 76D dan 76E UU 35 Tahun 2014 dan Pasal 81 dan 82 UU 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara dan maksimum 15 tahun penjara dan dapat ditambah satu per tiga karena tersangka adalah guru atau pengasuh sekolah.
Kekerasan yang terjadi tidak hanya dalam bentuk kekerasan seksual, namun juga JE diduga melakukan kekerasan fisik, kekerasan non fisik, dan eksploitasi ekonomi terhadap para korban.
Disebutkan pula, baru-baru ini muncul pengaduan oleh seorang anak laki-laki yang pernah menjadi Siswa di Lembaga Pendidikan milik JE di Batu Jawa Timur, dengan pengaduan terkait adanya tindak kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UU 35 tahun 2014 yang dilakukan oleh Terduga Pelaku JE terhadap dirinya.
Sejak laporan kasus ini diterima, KemenPPPA telah melakukan penjangkauan dan pendampingan melalui Tim Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) ke Kota Batu bersama Tim Psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Jawa Timur.
Selain memberikan bantuan spesifik kepada para siswa SMA, dalam kunjungan tersebut, Tim KemenPPPA melaksanakan case conference bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), LPSK, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3PPKB) Kota Batu, dan HIMPSI Jawa Timur yang membahas upaya-upaya terhadap pendampingan dan penanganan korban, sesuai hasil assesmen secara psikis. Saat ini korban dalam Perlindungan LPSK.
“KemenPPPA akan terus melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Dinas PPPA setempat, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan pelaksanaan layanan pendampingan korban hingga kasus ini selesai,” tegas Nahar. (usm/hdl)
