Jakarta (pilar.id) – Tersangka kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren (Ponpes) Majma’al Bahrain Shiddiqiyah, Perak, Jombang memang telah berhasil ditangkap dan saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Medaeng.
Namun, proses terebut masihlah tahap awal dari peyelesaian kasus kekerasan yang telah menimbulkan beberapa orang korban tersebut. Sebab, proses persidangan untuk menentukan apakah Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) atau Mas Bechi benar bersalah atau tidak masih harus menunggu proses persidangan.
Terlepas dari semua proses tersebut saat ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan fokus pada proses pemulihan korban. LPSK akan melakukan pendampingan dan menjadikan pemulihan korban sebagai prioritas utama mereka.
“LPSK memastikan penanganannya dilakukan dalam rangka memprioritaskan pemulihan korban,” kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (13/7/2022).
Prioritas terhadap penanganan kasus kekerasan seksual tersebut berupa pemulihan bagi korban yang sesuai dengan kebutuhan, keamanan, dan kenyamanan.
LPSK telah menerima permohonan perlindungan korban dan saksi kasus kekerasan seksual di Pesantren Shiddiqiyyah sejak Desember 2021, kata Sulistianingtias.
Selanjutnya, LPSK mengambil langkah dengan melindungi korban sejak Januari 2022. Tidak hanya korban, LPSK juga memberikan perlindungan kepada sejumlah saksi penting agar peristiwa tersebut dapat terungkap.
Perlindungan yang diberikan tersebut berupa perlindungan fisik, hukum pendampingan pada setiap pemeriksaan, serta yang lebih utama pemberian bantuan medis dan psikologis untuk korban.
“Trauma healing atau kami menyebutnya dengan bantuan psikologis sudah pasti menjadi program yang diberikan kepada korban kasus kekerasan seksual,” katanya.
Dia menambahkan LPSK juga melakukan hal yang sama untuk kasus kekerasan seksual lainnya, termasuk oleh terpidana Herry Wirawan.
Selain itu, LPSK juga memfasilitasi penghitungan ganti rugi (restitusi) untuk korban, baik perempuan maupun anak. LPSK menilai tingkat kesadaran aparat hukum untuk memasukkan restitusi ke dalam tuntutan di pengadilan sudah cukup tinggi.
Meskipun demikian, hal mendesak yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah mengawasi secara ketat lembaga-lembaga pendidikan yang berpotensi terjadi peristiwa serupa.
Dia juga berharap Pemerintah tindak ragu memberikan sanksi tegas kepada lembaga pendidikan yang lalai dan memberi ruang terjadinya kasus kekerasan seksual.
Terakhir, dia mengapresiasi langkah Pemerintah yang menaruh perhatian terhadap upaya pemulihan korban kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Maj’amal Bahrain Shiddiqiyah, Jombang. (fat)
