Jakarta (pilar.id) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk turut memantau indikasi adanya kampanye di rumah ibadah.
Diakui oleh Bawaslu, pengawasan pada setiap tahapan Pemilu 2024 bukanlah hal mudah.
Oleh karena itu, pihak Bawaslu perlu bantuan dari pihak lainnya seperti MUI untuk menjaga pesta demokrasi berjalan lancar tanpa kecurangan.
“Melarang kampanye di tempat ibadah tentu tidak mudah. Kami berharap tidak didemo berhari-hari seperti Pemilu (sebelumnya),” ujar Rahmat Bagja dalam keterangannya, Kamis (2/2/2023).
Dengan dukungan dari tokoh agama dan masyarakat, Bawaslu berharap Pemilu 2024 mendatang berjalan dengan suasana yang kondusif.
“Kerja-kerja Bawaslu semoga bisa ditopang oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama, sehingga bisa menciptakan pemilu sejuk yang kondusif dan berintegritas,” imbuhnya.
Rahmat berharap kerjasama dengan MUI dapat menciptakan Pemilu yang bebas dari polarisasi SARA. Dengan begitu, diharapkan masyarakat tidak akan terpecah belah hingga pemilu usai.
“Kami mengucapkan terima kasih MUI menyatakan siap mendukung deklarasi ini yang akan melibatkan tokoh-tokoh agama yang lain. Ulama bisa ikut meyakinkan masyarakat banyak bahwa Pemilu 2024 yang pemilihannya pada Februari 2024 tidak akan terpecah,” terangnya.
Pihak Bawaslu menambahkan tidak mudah melakukan penindakan berkaitan dengan politisasi SARA.
Oleh karena itu, bantuan dari tokoh-tokoh agama diperlukan untuk mengedukasi masyarakat.
“Pengalaman saya dulu sewaktu menjadi pimpinan Bawaslu DKI Jakarta itu tidak mudah menertibkan poster-poster di tempat ibadah sewaktu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Dengan dukungan tokoh agama, maka ini menjadi proses edukasi yang lebih baik,” jelas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu, Puadi. (ade)
