Jakarta (pilar.id) – Demi ikut berkontribusi pada pengembangan program Wisata Kesehatan atau Wellness Tourism, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, akan memasok produk jamu dan kosmetik tematik di kawasan wisata.
“BPOM sedang mempersiapkan pencanangan destinasi wisata jamu dan kosmetik tematik di Yogyakarta yang juga tentunya akan kami perluas ke berbagai wilayah lain,” kata Kepala BPOM RI Penny K Lukito dalam acara International Wellness Tourism Conference & Festival yang diikuti dari YouTube Kemenparekraf di Jakarta, Jumat (5/8/2022).
Penny mengatakan kegiatan itu dalam rangka mendukung program Wisata Kesehatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif di tiga daerah, yakni Solo, Yogyakarta dan Bali.
Penny mengatakan BPOM memberikan pendampingan, fasilitas, hingga pengembangan produk jamu, obat herbal hingga kosmetik berdaya saing global melalui kolaborasi pentahelix bersama pengusaha dan masyarakat.
“Berbagai upaya dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait untuk mendorong penggunaan fitofarmaka dalam pelayanan kesehatan formal dan semakin banyak juga produk obat tradisional digunakan sebagai wellness produk berkualitas tinggi dan kompetitif,” katanya.
Merespons kebutuhan dan peluang tersebut, BPOM proaktif mendampingi peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM untuk peningkatan mutu kebutuhan produk berstandar internasional.
Upaya yang telah dilakukan di antaranya dengan memberikan kemudahan perizinan, melalui simplifikasi persyaratan, prosedur percepatan registrasi, produk dan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik untuk obat tradisional, kosmetik dan produk kesehatan lainnya.
“Kami juga melakukan pendampingan bagi pelaku usaha jamu gendong dalam aspek higienis dan sanitasi, serta menghasilkan jamu gendong yang berkualitas dan mendorong ekonomi rakyat,” katanya.
Menurut Penny BPOM juga menggerakkan berbagai program Orang Tua Angkat dari industri besar untuk peningkatan kapasitas UMKM obat tradisional dan usaha jamu gendong.
“BPOM menggerakkan ekonomi kreatif, masyarakat dengan dukungan lintas sektor, baik pemerintah pusat, daerah, maupun swasta,” ujarnya. (fat)
