Jakarta (pilar.id) – Dalam suatu diskusi publik bertema ‘Ancaman Matinya Demokrasi Indonesia’ yang diadakan di Universitas Paramadina, Senin (30/10/2023), Eros Djarot menyampaikan pandangannya mengenai situasi politik dan demokrasi di Indonesia. Diskusi ini diselenggarakan secara hybrid dengan peserta terdiri dari mahasiswa, dosen, aktivis, ekonom, dan masyarakat umum.
Eros Djarot, dalam diskusi tersebut, mengungkapkan keprihatinannya terkait perkembangan politik di Indonesia. Menurutnya, meskipun harapan reformasi datang dengan pemimpin baru, namun dalam kenyataannya, masalah-masalah yang ada justru semakin kompleks.
“Saat pertama kali masuk pemerintahan setelah orde baru, masih bisa membangun berbagai hal, seperti jalan tol, dan lainnya. Bayaran yang diberikan pemerintah sesuai dengan yang ditawarkan, bisa berupa batubara, sehingga berbagai kesempatan terbuka dengan sangat luasnya, BUMN masih punya tangan. Hari ini kita gak bisa, dari satu sisi terjadi dekadensi luar biasa,” ungkapnya.
Eros Djarot juga menyampaikan pandangannya terkait masa depan Indonesia. Dia menyoroti bahwa presiden yang akan datang akan sibuk dengan berbagai isu seperti IKN (Ibu Kota Negara), penyesuaian, sinkronisasi, pola komunikasi, dan adaptasi. Dalam hal ini, presiden yang terpilih tidak akan membiarkan orang lain merusak nasib dan persatuan bangsa Indonesia.
“Kepura-puraan sering dijadikan sesuatu yang sakral, dan itu sebetulnya penuh kebohongan, karena yang nyatanya tidak pernah disentuh,” tambahnya. Eros Djarot berharap masyarakat Indonesia dan lembaga-lembaga intelektual dapat bersatu melawan kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
Afiq Naufal, Sekjen Serikat Mahasiswa (SEMA) Universitas Paramadina, juga ikut berbicara dalam diskusi ini. Menurutnya, demokrasi bekerja melalui dua sisi, yaitu Value of Democracy atau nilai-nilai demokrasi dan Rule of the Law atau hukum dalam negara. Demokrasi seharusnya menjadi metode untuk menjaga keseimbangan antara kedua aspek tersebut.
“Sayangnya sejak awal pemerintahan Jokowi, gejala yang mengancam demokrasi sudah tercium. Legislatif yang didominasi oleh partai Jokowi dan partai pendukungnya mereduksi prinsip checks and balances. DPR tidak lagi menjalankan peran pengawas terhadap eksekutif, malah melegitimasi segala kebijakan eksekutif,” ungkapnya.
Ia juga mencatat bahwa proyek-proyek besar yang mendukung kepentingan kapitalis seringkali dilaksanakan tanpa pertimbangan akademis yang komprehensif atau mekanisme audit yang memadai, seperti IKN (Ibu Kota Negara) dan PSN (Proyek Sistem Navigasi). Seringkali, hal ini mengorbankan hak asasi rakyat kecil demi oligarki.
“Paling mencolok adalah peran Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang juga merupakan ipar Jokowi atau paman dari Gibran, dalam membuka jalur politik dinasti. Hal ini seolah memuluskan kembalinya nepotisme dalam politik. Padahal, konstitusi kita sangat tegas menolak praktik semacam itu,” pungkas Afiq Naufal.
Diskusi ini menjadi wadah untuk berbagai pandangan dan keprihatinan terkait perkembangan demokrasi dan politik di Indonesia, serta menjadi panggilan untuk masyarakat dan lembaga intelektual untuk bersama-sama memperjuangkan demokrasi yang sejati dan berkeadilan. (riq/ted)
