Jakarta (pilar.id) – Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, meskipun harga bahan bakar minyak (BBM) belum resmi dinaikkan tetapi sudah memicu inflasi. Karena itu, dibutuhkan bantalan sosial untuk melindungi masyarakat kurang mampu.
“Itulah mengapa bantalan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah menjadi sangat penting. Kami sangat mengapresiasi,” kata Sugeng, di Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Sebelumnya, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun. Soal cukup atau tidaknya anggaran bansos tersebut, menurut Sugeng sangat relatif.
Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang afirmatif atau memihak rakyat kecil. Penerima manfaat nantinya akan mendapatkan Rp600 ribu yang dibagikan selama 3 kali.
“Dan demikian juga untuk gajinya di bawah Rp3,5 juta akan mendapatkan Rp600 ribu per warga,” kata dia.
Setelah bansos tersebut disalurkan, Sugeng mempersilakan pemerintah untuk segera menaikkan harga BBM guna menghindari ketidakpastian di tengah masyarakat. Menurut Sugeng, ke depan subsidi yang diberikan seharusnya bukan ke barang, melainkan kepada orang yang tidak mampu.
“Kalau bantalan subsidi sudah diluncurkan, segeralah naik. Karena semakin lama, semakin menimbulkan uncertainty,” kata Sugeng.
Ia mengkritik ketidaktegasan pemerintah dalam rencana kenaikan harga BBM. Pasalnya, pernyataan yang membingungkan dapat membuat panic buying di tengah masyarakat. Terlebih, terjadi kesenjangan harga antara SPBU milik Pertamina dan asing.
“Harganya kan di kita dijual Rp7.650, liat di SPBU lain itu sudah dijual di Rp12.500 per liter. Pertamax, RON 92 misalnya di kita dijual Rp12.500, liat saja di pom bensin lain sudah Rp17 ribu,” kata dia. (ach/fat)
