Jakarta (pilar.id) – Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky menilai, kebijakan pemerintah pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus difokuskan pada empat hal.
Pertama adalah pemerintah harus mengatur bagaimana sektor UMKM bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi membuat sektor UMKM di Tanah Air semakin kokoh.
Kedua, pemerintah harus melakukan peningkatan kapasitas UMKM. Baik kapasitas dari pembiayaan dan sumber daya manusia (SDM). Ketiga, pemerintah harus memberikan nilai tambah dengan cara integrasi investasi maupun rantai nilai global. Keempat atau yang terakhir adalah residensi.
“Artinya, UMKM ini sebagaimana trahnya untuk untuk menjaga fondasi ekonomi nasional. Maka UMKM harus tersebar di banyak daerah dan juga harus berbasis kerakyatan,” kata Riefky kepada Pilar.id, Kamis (24/3/2022).
Diberitakqn sebelumnya, pemerintah optimis bisa membuat ekonomi Indonesia di 2022 semakin baik ketimbang tahun lalu. Pemerintah mengklaim telah memiliki fondasi yang baik untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi secara maksimal. Namun, fondasi yang disebutkan rupanya sama sekali tak menyentuh sektor UMKM.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tahun ini, Indonesia menghadapi banyak tantangan dan ketidakpastian global yang semakin meningkat. Pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun, nyatanya juga belum selesai.
Perekonomian dunia masih belum pulih total, bahkan kelangkaan energi, pangan, kontainer serta inflasi yang tinggi terjadi di banyak negara di belahan dunia. Pada saat dunia mulai bangkit untuk memulihkan perekonomian, perang antara Rusia dan Ukraina pecah. Hal ini akan memperdalam krisis perekonomian dunia dan meningkatkan ketegangan politik dunia.
Di satu sisi, perang membuat kenaikan harga pada beberapa komoditas. Mulai dari harga minyak, gas, pupuk, hingga gandum. Perang juga menyebabkan inflasi semakin meningkat.
Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Tantangan yang terjadi, kata Jokowi, harus diikapi dengan sangat hati-hati, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha.
Lalu dibutuhkan kebijakan yang cepat dan tepat serta implementasi efektif. Yang jelas, masyarakat tidak boleh jadi korban ketidakpastian global. Investasi yang mencipatkan lapanagan kerja harus terus ditingkatkan dan pertumbuhan ekonomi yg inklusif dan berkeadilan harus terus diupayakan.
“Memasuki tahun 2022 ini, kita memiliki fondasi yang semakin baik,” kata Jokowi yang disaksikan secara daring. (her/din)
