Samarinda (pilar.id) – Dampak pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah terasa.
Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyebut hal tersebut terutama dari sisi ekonomi.
“Survei khusus untuk menghitung dampak pembangunan IKN di Kaltim memang belum kami lakukan, pihak lain juga belum melakukan, namun dampak ekonomi secara umum sudah bisa kita rasakan,” tutur Kepala BI KPw Provinsi Kaltim Ricky Perdana Gozali di Samarinda, Minggu.
Dampak yang sudah bisa dirasakan itu antara lain investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung IKN berups Bendungan Sepaku-Semoi di Kecamatan Sepaku yang hingga kini masih berlanjut.
Pembangunan proyek ini melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga dampak lain dari proyek ini antara lain kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan utama sehari-sehari pun turut dirasakan oleh warga setempat karena produk warga lokal dibeli oleh pekerja.
Hal yang perlu diwaspadai mendatang adalah ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, karena pembangunan di IKN membutuhkan ribuan pekerja, sehingga jika tidak diimbangi dengan kecukupan kebutuhan pokok, maka bisa menyebabkan inflasi tinggi.
“Saat ini saja, baru dilakukan pembangunan infrastruktur pendukung IKN, Kaltim sudah mengalami inflasi, itu karena kita memang belum siap, makanya kita optimalkan peran TPID (tim pengendali inflasi daerah) agar inflasi dapat dikendalikan,” terangnya saat Temu Media belum lama ini.
Dalam upaya mengendalikan inflasi, ia mengapresiasi Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota, karena telah menguatkan kerja sama melalui kesepakatan ‘government to government’s (G2G) dan ‘Business to Business’ (B2B).
Di tingkat G2G (pemerintah dan pemerintah), telah ditandatangani kesepakatan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Bali untuk kerja sama perdagangan.
Sedangkan di tingkat B2B (bisnis dan bisnis), Perumda Varia Niaga Samarinda yang merupakan BUMD di Kota Samarinda, telah melakukan kerja sama perdagangan dengan beberapa mitra bisnis untuk mendatangkan komoditas beras, gula, minyak goreng, dan daging ayam ras.
“Untuk mendukung ketahanan pangan, saat ini juga sedang dikembangkan ‘food estate’ berupa pengembangan pangan terintegrasi hulu hilir mencakup pertanian dan peternakan, guna menyelesaikan permasalahan keterbatasan pasokan bahan pangan di Kaltim,” tutupnya. (din/Antara)
