Yogyakarta (pilar.id) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Bintang Puspayoga, telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah.
Penandatanganan tersebut dilakukan dalam acara Tasyakur Milad 106 ‘Aisyiyah dengan harapan dapat meningkatkan sinergi dalam penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak.
Menteri PPPA menyatakan bahwa ‘Aisyiyah merupakan salah satu kanal kepemimpinan perempuan yang besar dan memiliki potensi untuk bersama-sama memperjuangkan perubahan.
Selain meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, perjuangan ini juga melibatkan pencegahan diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka, serta penerimaan laki-laki di bawah kepemimpinan perempuan.
Menteri PPPA menegaskan bahwa Kemen PPPA menjalankan lima isu prioritas arahan Presiden dalam menyelesaikan berbagai persoalan perempuan dan anak.
Lima isu tersebut meliputi peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan yang berperspektif gender, peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.
Kemen PPPA berusaha mempercepat pelaksanaan kelima isu prioritas Presiden tersebut dengan memasukkan isu gender dan hak anak ke dalam program Desa atau Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA dan KRPPA).
Kemen PPPA juga aktif menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian atau Lembaga pemerintah serta lembaga masyarakat yang memiliki program pembangunan berbasis desa, salah satunya melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan ‘Aisyiyah.
Menteri PPPA berharap nota kesepahaman yang ditandatangani akan menjadi panduan bagi Kemen PPPA dan ‘Aisyiyah dalam bergerak bersama dan berkolaborasi.
Penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan dapat mendorong kerja nyata dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga ke tingkat akar rumput, serta memberikan manfaat bagi banyak perempuan dan anak.
Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah, menyampaikan komitmen ‘Aisyiyah dalam memperkuat kepemimpinan perempuan untuk membangun peradaban bangsa secara kolektif.
‘Aisyiyah bersama pemerintah berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan perempuan, anak, dan keluarga dengan dukungan pemimpin perempuan yang kuat, amanah, berintegritas, dan solidaritas yang tinggi.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengungkapkan tiga dimensi pencerahan dalam Muhammadiyah yang juga diterapkan dalam gerakan perempuan, yaitu membebaskan perempuan dari struktur dan budaya yang membelenggu dan mendiskriminasi, memberdayakan perempuan, dan memajukan perempuan.
Ruang lingkup nota kesepahaman ini mencakup penguatan kapasitas perempuan dalam masyarakat berkeadaban melalui pendidikan politik, pendidikan kepemimpinan dengan perspektif Islam dan gender, penguatan budaya demokrasi dan anti korupsi, penguatan ketahanan keluarga melalui kewirausahaan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, ketangguhan terhadap perubahan iklim dan bencana, perlindungan anak melalui pencegahan perkawinan anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, pengasuhan berbasis hak anak, dan perlindungan anak berbasis budaya, pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak, serta penyediaan dan pertukaran pengetahuan, data, dan informasi terkait dengan penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak. (ret/hdl)
