Jakarta (pilar.id) – Data pemilih merupakan persoalan yang krusial dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum yang akan berlangsung tahun 2024 mendatang. Sebab, selain demi memenuhi hak masyarakat yang sudah berhak memberikan suara dalam Pemilu, data pemilih juga akan menjadi dasar dari penghitungan suara.
Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku panitia pelaksanaan Pemilu tak bisa sendirian dalam menyediakan dan mengolah data pemilih tersebut. Untuk itu, KPU dan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mulai membangun chemistry. Terutama, dalam rangka menuntaskan masalah data pemilih Pemilu 2024.
“Selama 2 hari kami bangun kembali chemistry, dan itu sudah kami dapat. Sudah ada kesepakatan antara KPU dan Dukcapil untuk menyelesaikan masalah data pemilih, harus saling sinergi dan kolaborasi,” kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Kamis (12/5/2022).
Dikatakan pula bahwa kerja sama dilakukan secara terpusat pada satu titik, di Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam tuntaskan data pemilih.
“Data dari Ditjen Dukcapil kemudian diberikan ke KPU, selanjutnya ke KPUD dengan pemutakhiran data setiap 6 bulan sekali,” katanya
Zudan menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong dukcapil selalu proaktif memutakhirkan data penduduk pada Pemilu 2024.
Ia memastikan dinas dukcapil di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota telah dan terus bekerja keras agar seluruh warga Indonesia merekam data KTP elektronik.
Korps Dukcapil, menurut dia, malah melakukan program Jebol (Jemput Bola) mendatangi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, para lansia, ODGJ, ke lapas, dan suku adat terpencil untuk merekam KTP elektronik di berbagai daerah.
Bahkan, para aparatur dukcapil rela tetap bertugas saat diminta bekerja saat hari libur. Padahal, kata Zudan, tak ada anggaran lembur bagi ASN dukcapil.
“Dukcapil rutin melakukan program Jebol saat ada pilkada atau tidak ada pilkada. Ini karena memang jiwa kawan-kawan dukcapil yang ingin terus memberikan layanan yang proaktif,” kata Dirjen Zudan.
Zudan menilai ada progres yang baik, yakni KPU kabupaten/kota yang tak perlu lagi meminta data daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) ke dinas dukcapil daerah.
Dikemukakan pula alasannya bahwa jika pemutakhiran pada bulan Januari, datanya bisa terkoreksi pada bulan Februari, data Februari bisa terkoreksi pada bulan Maret.
“Data Januari hingga Mei bisa dijadikan satu pada bulan Juni. Pemutakhiran data cukup per 6 bulan terlebih dahulu, sampai nanti masa penyiapan daftar pemilih sementara hingga ke daftar pemilih tetap,” kata Dirjen Zudan.
Menjelang tahapan pemilu berlangsung, Zudan juga menyambut baik upaya membangun kembali rasa saling bertaut dan terkoneksi antara KPU dan Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Upaya itu pun ditandai dengan saling bersilaturahmi anggota KPU ke Kantor Ditjen Dukcapil, Rabu.
Pada hari Kamis (12/5, giliran Dirjen Zudan Arif Fakrulloh beranjangsana ke Kantor KPU RI bertemu dengan Ketua Hasyim Asy’ari dan anggota KPU Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan August Mellaz.
Ketua KPU Hasyim Asyari juga sepakat untuk secara dini terus berkoordinasi dengan dukcapil dan memetakan masalah serta solusinya bersama-sama.
“Pertemuan ini sangat baik untuk mendapatkan pemahaman yang sama antara Dukcapil dan KPU mengenai masalah, solusi, dan langkah strategis lainnya,” kata Hasyim. (fat)
