Magelang (pilar.id) – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menargetkan 90 persen pengadaan pada tahun 2023 mendatang menggunakan produk dalam negeri.
Pada tahun 2022, pengadaan yang menggunakan produk dalam negeri tercatat sebesar 78 persen untuk pengadaan melalui penyedia maupun swakelola.
Kepala LKPP Republik Indonesia, Hendrar Prihadi capaian tersebut perlu dimaksimalkan kembali.
Tak hanya terkait pengutamaan produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah, Hendar Prihadi juga menyinggung pentingnya mempercepat penyerapan anggaran pemerintah guna menggerakkan ekonomi nasional.
Untuk itu, dia menargetkan adanya kenaikan transaksi pengadaan melalui katalog elektronik (E-Katalog) hingga 500 triliun rupiah, atau lebih dari 5 kali lipat dari capaian 2022 yang sebesar 77 triliun.
“Saat ini sekitar 55 persen pengadaan masih dengan sistem E-Tendering yang dalam prosesnya cukup memakan waktu. Sedangkan E-Purchasing yang prosesnya lebih cepat masih sekitar 13,35 persen, maka dari itu di tahun depan untuk mempercepat penyerapan anggaran kami meminta komitmen dari Kementerian, Lembaga, dan Pemda untuk bisa fokus melakukan realisasi pengadaan melalui E-Katalog,” terang Hendrar Prihadi dalam keterangan persnya, dikutip Rabu (28/12/2022).
“Saat ini sudah ada 2,3 juta produk tayang di E-Katalog dari target Pak Presiden 1 juta di tahun ini, dan tahun depan kami targetkan 3,5 juta. Tapi saat ini fokus kita tidak hanya pada tayangnya, tapi juga meningkatkan transaksinya, maka dari itu kami terus berupaya untuk langsung menyentuh daerah agar bisa ada komitmen yang selaras,” sambungnya.
Untuk meningkatkan transaksi pengadaan melalui katalog elektronik, dia berharap pemerintah daerah bisa memaknai manfaat sistem katalog secara luas.
Sementara itu, Bupati Magelang, Zaenal Arifin menyambut baik soal pemakaian produk dalam negeri dalam pengadaan yang dilakukan pemerintah.
Hal ini dirasa dapat mendorong perekonomian, terutama para pengusaha dalam negeri dan UMKM. (ade)
