Jakarta (pilar.id) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaska, pemerintah terus memberikan perhatian khusus terhadap konten-konten yang memuat ujaran kebencian, bersifat misinformasi dan disinformasi, serta bernarasi negatif tanpa berdasarkan data dan fakta di ruang digital.
Menurut Mahfud, konten-konten tersebut telah menggiring pemikiran dan membangun pemahaman yang salah di kalangan masyarakat terhadap suatu isu. Pada akhirnya, hal itu akan mengganggu persatuan bangsa dan stabilitas nasional.
“Ketersediaan saluran penyebaran informasi yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan cara masyarakat memperoleh sumber-sumber berita. Ruang digital telah menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang pada kenyataannya kerap mengabaikan etika publik, bahkan tak jarang menjadi wadah penyebaran secara luas informasi hoaks dan berbagai konten negatif,” ungkap Mahfud, Sabtu (2/4/2022).
Mahfud menambahkan, dalam mengatasi hal ini pemerintah tak dapat bekerja sendiri. Kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak diperlukan dalam penanganan, pengelolaan narasi negatif, informasi hoaks dan konten-konten ekstremisme kekerasan lainnya di jagat maya.
“Oleh karenanya, atas nama pemerintah, saya menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif dan upaya bersama yang telah dilakukan Wahid Foundation, Google Indonesia dan UNDP dengan membangun kapasitas cendekiawan Islam moderat. Dengan kapasitas dan kemampuan yang mumpuni, para cendekiawan tersebut akan menghasilkan dan menyebarkan pesan-pesan damai kepada masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Mahfud yakin hasil karya 10 komunitas Islam moderat yang telah diluncurkan pada 24 Maret 2022 lalu, akan menjadi informasi yang dapat melawan dan menghadapi konten-konten bermuatan ekstremisme kekerasan di ruang digital.
“Kepada Wahid Foundation, Google Indonesia dan UNDP, pemerintah akan terus mendukung upaya bersama ini, dan ke depan tentunya kita tidak saja berhenti dengan menghasilkan karya-karya positif ini, tetapi juga memikirkan bagaimana jangkauannya dapat lebih luas lagi. Saya juga berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat madani seperti ini terus diperkuat dalam menjaga ruang digital yang beragam, toleran dan damai,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, juga menyampaikan keprihatinan atas kondisi ruang publik yang saat ini banyak diisi oleh hal-hal yang bersifat intoleran. Padahal menurutnya, modal bangsa Indonesia sebagai masyarakat heterogen sangat besar untuk bisa mempraktekan toleransi, karena dari sejak lahir, sudah dikelilingi oleh keberagaman.
“Begitu beragam negara kita, namun sayangnya kita masih melihat bahwa masih banyak ungkapan kebencian. Kadang berdasarkan etnis dan isu agama, masih bertebaran di ruangan publik, baik secara fisik, dan sekarang lebih menonjol lagi karena ada media sosial,” ungkap Yenny. (her/din)
