Denpasar (pilar.id) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemerintah Provinsi Bali mengadakan rapat evaluasi terkait pelaksanaan Trans Metro Dewata yang telah memasuki tahun ketiga sejak diluncurkan pada Oktober 2020.
Seiring merebaknya pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor pariwisata Bali, serta permasalahan lalu lintas yang semakin meningkat dengan pulihnya jumlah wisatawan setelah pandemi, Ditjen Hubdat Kemenhub menerapkan program Buy The Service (BTS) yang dikenal sebagai Trans Metro Dewata di Bali. Program ini merupakan sistem pembelian layanan angkutan jalan oleh Pemerintah kepada operator angkutan umum untuk meningkatkan layanan angkutan jalan yang berkualitas.
Hendro Sugiatno, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, menjelaskan bahwa setelah tiga tahun berjalan, Trans Metro Dewata sebelumnya tidak dikenakan biaya, tetapi mulai Oktober 2022, diterapkan tarif sebesar Rp4.400. Dengan keluarnya PMK No.55 tahun 2023, ditetapkan tarif terintegrasi di mana penumpang yang beralih bus dalam 90 menit hanya membayar sekali.
Hendro mengungkapkan, “Idealnya, setelah tiga tahun, program ini bisa diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi subsidi.”
Suharto, Direktur Angkutan Jalan, menyatakan bahwa Bali dan Solo memiliki jumlah armada paling banyak dalam populasi. Rata-rata load factor setiap hari cukup baik, meskipun belum mencapai harapan.
IGW. Samsi Gunarta, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, mengungkapkan bahwa evaluasi menemukan beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki secara bersama-sama. Beberapa permasalahan termasuk titik henti yang belum memiliki rumah halte, ketiadaan pengumpan, dan kebijakan Pull & Push yang perlu disesuaikan.
Samsi menambahkan, “Kendala lainnya meliputi kurangnya informasi terkait kegiatan upacara keagamaan yang mempengaruhi rute, serta kurangnya tempat pembelian kartu uang elektronik bagi wisatawan asing.”
Samsi menyimpulkan bahwa berdasarkan arahan Gubernur Bali, perlu dilakukan pembahasan dan perbaikan lebih lanjut dari sisi operasional serta mempersiapkan kelembagaan agar layanan Trans Metro Dewata lebih baik.
Selain itu, terkait pengaturan mobil barang di Ruas Jalan Nasional Gilimanuk – Denpasar, Hendro menekankan perlunya manajemen rekayasa lalu lintas di ruas jalan Gilimanuk – Batas kota Denpasar untuk memastikan keamanan, keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan penggunaan optimal lalu lintas mobil barang.
Hendro menyatakan, “Rencana pembatasan operasional mobil barang dilakukan terhadap mobil barang dengan JBI lebih dari 8.000 kg, mobil barang dengan tiga sumbu atau lebih, kereta tempelan, dan kereta gandengan.”
Hendro juga mengimbau pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas parkir yang cukup jika kebijakan pembatasan lalu lintas mobil barang ini diterapkan. (hdl)
