Badung (pilar.id) – Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakatnya untuk tidak menerbangkan pesawat nirawak atau drone selama persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023, yang akan berlangsung pada tanggal 10-11 Oktober 2023 di Bali.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan imbauan tersebut hari ini. Menurutnya, imbauan dan larangan ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya acara internasional ini di negara kepulauan Bali.
Dewa Made Indra juga menjelaskan bahwa Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) telah meluncurkan Operasi Tribrata Agung 2023 sebagai bagian dari persiapan keamanan untuk KTT AIS Forum 2023. Dalam operasi ini, larangan untuk menerbangkan drone telah diatur dengan jelas.
“Operasi Polri ini mencakup antisipasi dan mitigasi terhadap berbagai potensi gangguan seperti konflik sosial, terorisme, atau kejahatan yang melibatkan senjata api, bahan peledak, bom, dan bahkan drone yang tidak terdaftar dalam forum antidrone yang telah disepakati,” ujar Dewa Made Indra.
Dewa Made Indra juga menegaskan bahwa larangan untuk menerbangkan drone selaras dengan larangan terbangkan layang-layang. Aktivitas layang-layang memang populer di kalangan masyarakat Bali, dan larangan ini juga tercantum dalam surat edaran resmi bernomor B.23.338/14322/V/DISNAKER ESDM, yang berlaku dari tanggal 4 hingga 18 Oktober 2023 di Provinsi Bali.
“Sejalan dengan Operasi Polri ini, demi menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran selama KTT AIS Forum, kami mengimbau agar masyarakat tidak menerbangkan drone atau pesawat nirawak di sekitar area Nusa Dua, tempat berlangsungnya acara,” tambahnya.
KTT AIS Forum ini mengusung tema “Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan Bersama.” Acara ini secara khusus akan membahas isu-isu global yang berkaitan dengan kelautan.
Indonesia, sebagai tuan rumah KTT Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan, akan memfokuskan perhatian pada tiga aspek utama, yaitu pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, serta mempererat solidaritas antara negara-negara pulau dan kepulauan.
Kolaborasi dalam AIS Forum diyakini akan memberikan manfaat bagi semua negara peserta, termasuk Indonesia. Ini termasuk peningkatan komunikasi, berbagi pengalaman, dan percepatan penyelesaian masalah-masalah pembangunan yang berkaitan dengan isu-isu kelautan. (hdl)
