Jakarta (pilar.id) – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan, kondisi saat ini memungkinkan untuk dua hal, reshuffle dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden sekaligus menunda Pemilu 2024.
“Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) relevan dengan dua tema itu, sehingga ada kemungkinan di antaranya,” kata Dedi, Kamis (10/3/2022).
Pernyataan Dedi menanggapi isu Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, telah mengadakan pertemuan membahas pergantian posisi jabatan menteri atau reshuffle.
Kata Dedi, PAN sudah selayaknya masuk dalam kabinet karena komitmen bergabung koalisi, juga sudah memperlihatkan loyalitas bahkan mengikuti agenda wacana penundaan Pemilu 2024 yang terdengar satu pengondisian dari penguasa.
Secara moral politik, Zulhas punya hak masuk kabinet, karena faktanya pemerintahan saat ini cenderung akomodatif. Menjadi sia-sia bermitra dalam koalisi jika tidak bersama dalam kabinet. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) justru yang lebih dulu mengumumkan wacana penundaan Pemilu 2024 dan dia bagian dari koalisi.
Adapun, jika agenda pertemuan Jokowi-Zulhas adalah benar reshuffle, PAN punya kans menangani bidang ekonomi. Sejauh ini, kata Dedi, kader PAN banyak yang miliki kapasitas perbaikan ekonomi.
“Reshuffle makin relevan berkenaan dengan penunjukan kepala badan otorita IKN, sehingga nuansa masuknya PAN masih mungkin terjadi,” tegasnya. (her/din)