Manokwari (pilar.id) – Gubernur Papua, Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus dugaan suap. Namun dua kali menerima surat panggilan, dua kali pula Lukas Enembe mangkir dengan alasan sakit.
Di sisi lain, kuasa hukum Lukas Enembe justru menuding bawha Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw terlibat dalam kasus yang sedang menjerat kliennya saat ini.
Atas tudingan tersebut, Paulus Waterpauw telah melayangkan somasi kepada tim Kuasa Hukum Gubernur Papua Lukas Enembe. Sebab, ia merasa tidak terlibat dalam kasus suap tersebut seperti yang ditudingkan kuasa hukum LE.
“Somasi sudah dilayangkan kepada tim kuasa hukum LE agar segera memberikan klarifikasi dalam waktu 2 kali 24 jam. Jika tidak ada tanggapan, maka langkah hukum pencemaran nama baik akan kami tempuh,” tegas Waterpauw di Manokwari, Senin (26/99/2022) malam.
Ia mengatakan, bahwa somasi terhadap tim kuasa hukum LE merupakan mekanisme (hak jawab) atas tudingan sepihak yang dinilainya sebagai wacana kosong tak berdasar dan berpotensi pencemaran nama baik.
“Saya mengingatkan tim kuasa hukum LE, agar tidak terlalu jauh membuat wacana yang tidak berdasar, tetapi hadapilah proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.
Waterpauw mengatakan, bahwa semua warga negara Indonesia sama dimata hukum dan wajib taat hukum.
“Jangankan gubernur, menteri juga ada yang terjerat hukum, dan itu sesuatu yang normatif bagi setiap warga negara.
“Kalau sudah terjerat dalam dugaan gratifikasi dan tindak pidana korupsi, yah dihadapi saja jangan dipolitisir dengan satu dan lain hal,” kata Waterpauw.
Sebagai sesama putra asli Papua, Waterpauw menyebut perilaku koruptif pejabat Papua sangat merusak citra generasi muda Papua ke depan.
“Kita sama-sama anak adat, ‘jangan bikin diri inti’. Kalau sudah berhadapan hukum, silakan dihadapi karena perbuatan seperti itu tidak mendidik dan merusak citra anak-anak Papua,” tegasnya. (fat)
