Jakarta (pilar.id) – Kenaikan harga beras yang tinggi memunculkan kritik dari anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan.
Ia menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut, menganggap bahwa penyebabnya lebih kompleks daripada yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.
Johan Rosihan menilai bahwa klaim Presiden Jokowi yang menyalahkan perubahan cuaca sebagai penyebab utama kenaikan harga beras tidak memberikan solusi konkret.
Menurutnya, masalah ini berkaitan dengan kegagalan pemerintah dalam produksi beras dan tata kelola yang kurang baik dari hulu ke hilir.
“Pernyataan Presiden Jokowi yang hanya menyalahkan perubahan cuaca sebagai penyebab kenaikan harga beras tidak memberikan solusi konkret. Persoalan beras lebih kompleks,” tegas Johan Rosihan.
Anggota Komisi IV DPR RI menyatakan bahwa penurunan produksi beras terkait dengan perubahan iklim, namun hal tersebut tidak signifikan.
Faktor yang lebih berpengaruh adalah alih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian yang terus meningkat, serta penurunan produktivitas padi dan beras akibat penggunaan pupuk dan pestisida berlebih.
Johan juga menyoroti kebijakan impor beras yang dinilainya merugikan petani dan masyarakat, menyebabkan kerusakan pada kemandirian pangan nasional. Ia meminta pemerintah untuk mengambil langkah konkret guna mengatasi masalah ini.
“Harus ada terobosan baru dari pemerintah untuk meningkatkan produksi beras, seperti optimalisasi seluruh daerah produksi beras dengan dukungan anggaran besar untuk benih, pupuk, alsintan, dan irigasi yang prima sebagai langkah intensifikasi produksi,” ujar Johan Rosihan.
Selain itu, Johan menyatakan bahwa tata kelola beras dari harga hingga distribusi, manajemen stok, dan konsumsi beras memerlukan perbaikan.
Politisi Fraksi PKS ini mendorong peningkatan produksi beras melalui penggunaan padi unggul bersertifikat, memperbaiki tata kelola pasca panen, dan menangani kehilangan padi setelah panen.
“Pemerintah harus memperbaiki kondisi pasar beras di Indonesia, menjadikan harga lebih stabil, dan stok di pasaran tidak langka seperti sekarang,” tambahnya. Legislator dapil NTB ini mengajukan pembenahan pada pola distribusi beras yang lebih efisien serta integrasi harga beras di pasar. (hdl)
