Jakarta (pilar.id) – Berlokasi di hanggar fasilitas kapal selam PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan holding BUMN industri pertahanan bernama Defence Industry Indonesia atau disingkat Defend ID.
Peluncuran Defend ID pada Rabu (20/4/2022) menurut Presiden Jokowi sejalan dengan kebutuhan Indonesia dalam upaya membangun kemandirian industri pertahanan. Sehingga, nantinya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan siap memasuki pasar luar negeri.
“Kita memang harus segera membangung kemandirian industri pertahanan. Mendorong industri pertahanan dalam negeri agar sepenuhnya siap memasuki era persaingan baru, dan mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk menjaga kedaulatan negara kita, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata dia, dalam sambutannya seperti disimak dari siaran langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu (20/4/2022).
Ia mengatakan bahwa dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri maupun parsial, melainkan secara bersama-sama, salah satunya melalui pembentukan Defend ID sebagai holding BUMN industri pertahanan.
“Kita harus perkuat industrinya, kita juga harus bangun ekosistemnya agar tumbuh dan berkembang semakin maju,” ujar dia.
Secara khusus dia mengapresiasi Defend ID yang digawangi oleh PT LEN Industri sebagai induk holding bersama empat BUMN industri pertahanan lainnya yakni PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana.
“Defend ID sudah lama ini saya tunggu-tunggu dan saya kejar-kejar terus agar BUMN industri pertahanan kita jauh lebih terkonsolidasi, ekosistemnya semakin kuat, mampu bersaing secara sehat dan menguntungkan,” kata dia.
Di acara peluncuran tersebut, sebelum Presiden Jokowi melakukan peresmian. Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto lebih dahulu telah membuat kontrak dan kesepakatan antara Kemenhan dan Defend ID. Setidaknya ada 6 kontrak dan kesepakatan kerja sama yang telah ditandatangani kedua pihak.
Antara lain, pertama kontrak pengadaan 13 unit radar pertahanan Ground Control Intercept (GCI) dan pendukungnya antara PT LEN Industri dan Kementerian Pertahanan. Kedua, kontrak pengadaan amunisi kaliber kecil antara PT Pindad dengan Kementerian Pertahanan.
Tiga, kontrak MRO modelisasi 12 unit pesawat C-130 Hercules antara PT Dirgantara Indonesia dengan Kementerian Pertahanan. Empat, kesepakatan MRO dan peningkatan kemampuan serta modernisasi 41 kapal perang TNI AL antara PT PAL Indonesia dengan Kementerian Pertahanan.
Lima, Head of Agreement Teknologi Elektronika Pertahanan antara PT LEN Industri dengan Thales International SAS dari Prancis. Dan terakhir, nota kesepahaman untuk produksi bersama produk kendaraan serbu amfibi antara PT Pindad dengan FNSS Savunma Sistemleri dari Turki. (fat)
