Jakarta (pilar.id) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menyoroti pentingnya tiga prinsip utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025: harmonisasi, produktivitas, dan akurasi.
Arahan ini disampaikan Presiden dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (6/5/2024).
“Penyusunan RKP Tahun 2025 harus memperhatikan prinsip harmonisasi, di mana program-program harus sejalan, tidak boleh ada kesenjangan antara pusat dan daerah. Semua harus sejalan. Misalnya, jika pusat fokus pada peningkatan produksi pangan, maka daerah juga harus memiliki program yang sejalan, tidak kontra-produktif,” ungkapnya.
Selanjutnya, Presiden menekankan pentingnya hasil dalam penyusunan RKP dengan memperhatikan dampak ekonomi yang dihasilkan. Anggaran pemerintah harus dialokasikan secara tepat sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan, dan tidak boleh digunakan untuk program yang tidak memberikan hasil yang produktif.
“Kita harus fokus dan jelas dalam alokasi anggaran. Tidak boleh semuanya mendapat alokasi yang sama tanpa mempertimbangkan prioritas. Jangan sampai anggaran digunakan untuk rapat-rapat yang berlebihan atau studi banding yang tidak produktif. Ini harus menjadi pembelajaran dari masa lalu,” tegas Presiden.
Presiden juga menegaskan bahwa anggaran pemerintah harus tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
“Anggaran harus digunakan dengan tepat sasaran. Misalnya, anggaran untuk penanggulangan stunting harus benar-benar dialokasikan untuk program-program yang relevan, bukan digunakan untuk pembangunan fisik yang tidak terkait. Semua ini harus diarahkan agar pembangunan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota dapat berjalan seirama, produktif, dan akurat, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat,” pungkasnya. (ret/ted)
