Jakarta (pilar.id) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, hingga saat ini progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) baru sampai 26 persen. Padahal, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebagai pencetus pemindahan ibu kota negara bakal lengser satu tahun ke depan. Lalu kapan selesainya pembangunan IKN?
“Kemajuannya sekarang sudah di angka 26 persen. Ketika Bapak Presiden hadir di sana, masih di angka 15 persen. Mudah-mudahan ini ada percepatan,” ujar Suharso, di Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Pembangunan tersebut, meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, jalan, gedung pemerintahan, dan perumahan. “Bangunan yang dimaksud adalah termasuk untuk penyediaan air bersih, kemudian pembangunan waduk yang sudah sebentar lagi kita akan memfungsikan waduk tersebut,” kata Suharso.
Politikus PPP itu menambahkan, pemerintah membuka peluang pihak swasta untuk terlibat dalam pembangunan IKN melalui skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha atau KPBU. “Bukan hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi kita juga membuka keterlibatan swasta termasuk swasta asing dalam skema KPBU,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengungkapkan adanya ketertarikan sejumlah investor baik dari dalam dan luar negeri untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Ia menyebut investor asing tersebut berasal dari China dan Korea.
“Investor dari luar negeri yang sudah sedang berproses ini dari konsorsium Nusantara antara investor lokal dengan investor dari China, kemudian ada dari Korea,” ujar Dhony.
Dhony menyampaikan, selain gedung pemerintahan dan hunian, di IKN juga akan dibangun sejumlah sarana dan prasarana lainnya, seperti sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan. Khusus untuk sarana pendidikan, pemerintah mengaku bakal menyiapkan sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta.
“Arahan dari Bapak Presiden untuk mempercepat pembangunan sekolah-sekolah di mana akan diberikan, baik untuk swasta maupun yang sekolah negeri, bantuan-bantuan dalam rangka mengakselerasi penyelenggaraan sekolah unggul yang akan berada di IKN,” kata Dhony.
Sedangkan untuk sarana kesehatan, lanjut Dhony, Presiden Jokowi menekankan agar di IKN dibangun fasilitas kesehatan berskala internasional. Dalam waktu dekat ini, pemerintah akan mengumumkan rumah sakit yang berminat untuk beroperasi di IKN.
“Ada beberapa rumah sakit yang sudah berminat dan segera akan kita umumkan, mudah-mudahan di bulan Mei sudah ada yang terpilih, yang sesuai arahan Pak Presiden, ini rumah sakit unggul yang harus ada kerja sama dengan internasional,” kata dia.
Selain itu, berdasarkan arahan Jokowi, sebanyak 70 persen hunian ASN, TNI, dan Polri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) adalah rumah dinas milik negara yang tidak diperjualbelikan. Sementara 30 persen hunian lainnya, dapat dimiliki oleh para ASN, TNI, dan Polri.
“30 persen itu bisa dimiliki oleh ASN maupun hankam atau masyarakat umum. Ini sudah kami atur dan kita akan mulai membuka nanti setelah ada infrastrukturnya siap,” kata Dhony.
Terpisah, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebelumnya sempat meminta, agar persoalan pengadaan tanah untuk pembangunan IKN segera diselesaikan. Terutama terkait pembayaran ganti rugi lahan yang sudah disepakati.
“Jangan ditunda-tunda. Kita jangan pernah abai dengan hal-hal seperti ini,” kata Moeldoko. (ach/hdl)
