Jakarta (pilar.id) – Dari tahun ke tahun, harga tanah dan rumah di berbagai daerah di Indonesia terus mengalami kenaikan. Terutama di wilayah perkotaan, ketika banyak orang kaya yang melakukan investasi di sektor properti seperti rumah.
Sehingga, harga rumah pun menjadi semakin melambung. Demi memberikan fasilitas kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar tetap bisa memiliki rumah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkolaborasi dengan Bank Tabungan Negara (BTN).
Keduanya, sedang menyiapkan skema pembiayaan serta pendataan terkait jumlah kelompok MBR. Utamanya bagi mereka yang bekerja di sektor informa.
“Kami mengapresiasi langkah BTN dalam penyusunan grand design pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Salah satu hal yang diperlukan saat ini adalah pendataan mengenai jumlah kelompok MBR di sektor informal yang menjadi target program perumahan pemerintah,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam rilis Rapat Koordinasi bersama BTN di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (13/7/2022).
Rapat tersebut membahas mengenai dua tema utama yakni Grand Design Pembiayaan Perumahan Kepada Segmen MBR Sektor Informal serta Kajian Optimalisasi Ekosistem Perumahan MBR di Indonesia.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan, M Hidayat, Direktur Rumah Umum dan Komersial, Fitrah Nur dan perwakilan dari Bank BTN yakni Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division (SMD), Mochamad Yut Penta dan Kepala Departemen SMD, Umi Hardinajati.
Iwan menerangkan, adanya kajian serta penyusunan grand design perumahan di Indonesia khususnya bagi MBR sektor informal sangat diperlukan.
Hal itu, ujar dia, karena MBR menjadi salah satu target utama pemerintah dalam melaksanakan Program Sejuta Rumah sehingga bisa mengurangi kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia.
“Data desil MBR dan target grup masyarakat juga bisa dijadikan dasar program Pengentasan Kemiskinan Ektrem (PKE). Jadi ada ekosistem perumahan serta strategi khusus untuk mencapai pengurangan backlog perumahan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division (SMD), Mochamad Yut Penta menyatakan, kebutuhan rumah MBR informal ke depan masih sangat diperlukan dan memerlukan peran dari pemerintah dan perbankan.
Selain itu, ujar Mochamad Yut Penta, pihaknya juga siap berkoordinasi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) untuk mengatasi pembiayaan perumahan MBR.
“Kami memiliki produk yang dapat ditawarkan kepada segmen MBR informal baik rumah tapak maupun rumah susun. Kami juga siap memfasilitasi pembiayaan rumah tapak dan Rusun sehingga MBR informal bisa memiliki rumah yang layak huni,” terangnya.
Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengungkapkan pengusulan penambahan modal melalui Penambahan Modal Negara (PMN) dan right issue dilakukan, salah satunya untuk mendukung pengembangan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (30/6/2022), menjelaskan bahwa kebutuhan rumah masih sangat tinggi, khususnya untuk MBR.
“Terdapat 12,75 juta backlog perumahan dan 61,7 persen keluarga menghuni rumah tidak layak. Selain itu, terdapat 700-800 ribu pertumbuhan keluarga baru per tahunnya yang membutuhkan rumah,” katanya.
Selain itu, rasio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih relatif rendah, yakni hanya sekitar 3 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga yang sudah di atas 5 persen.
“Padahal sektor perumahan punya kontribusi tinggi terhadap 174 subsektor industri. Sektor perumahan juga tangguh di masa COVID-19, masih tumbuh positif,” ujarnya. (fat)
