Surabaya (pilar.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap aksi penipuan daring yang mengatasnamakan pejabat publik, termasuk Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
Modus terbaru dilakukan melalui akun WhatsApp palsu yang menggunakan nomor 0852-5061-3343, lengkap dengan foto profil sang wali kota untuk meyakinkan korban.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, M. Fikser, menegaskan bahwa pesan-pesan yang dikirimkan melalui nomor tersebut adalah penipuan.
“Itu adalah oknum yang mengatasnamakan Pak Wali Kota Eri Cahyadi. Nomor tersebut bukan milik beliau. Kami mengimbau masyarakat Surabaya untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya pada pesan mencurigakan,” kata Fikser, Senin (20/1/2025).
Langkah Pencegahan Penipuan
Fikser meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat berwenang jika menemukan modus serupa. Ia juga mengingatkan agar tidak menanggapi pesan berisi permintaan tertentu yang mencurigakan, terutama jika mengatasnamakan Pemkot Surabaya.
“Jika menerima pesan atau telepon yang menawarkan sesuatu atau meminta bantuan dengan mengatasnamakan pemerintah, dapat dipastikan itu adalah penipuan. Warga harus kritis dan selalu memverifikasi kebenarannya,” ujar Fikser.
Selain itu, Fikser mengimbau seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk tidak mudah terjebak oleh pesan yang tidak jelas sumbernya.
“Pemkot Surabaya tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh ulah oknum yang mencatut nama pejabat pemerintah. Kami berharap masyarakat lebih waspada dan tidak langsung mempercayai pesan mencurigakan,” tambahnya.
Upaya Edukasi dan Pengawasan
Pemkot Surabaya terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penipuan daring. Fikser menegaskan, pemerintah kota berkomitmen memberikan informasi terkini terkait modus penipuan yang berkembang untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber.
“Modus penipuan seperti ini harus diantisipasi bersama. Kami akan terus melakukan sosialisasi agar warga lebih kritis dalam menerima informasi dari sumber yang tidak jelas,” tutup Fikser. (hdl)
