Jakarta (pilar.id) – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan, Luhut Binsar Pandjaitan, harus membuktikan klaimnya terkait sebagian kader partai menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Klaim Luhut dalam acara podcast Deddy Corbuzier tersebut bertentangan dengan hasil survei dimana sebagian besar responden tidak menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Sebagai pejabat eksekutif, kata Jamiluddin, tak seharusnya Luhut ikut-ikutan menyuarakan penundaan pemilu 2024. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi itu seharusnya hanya menjalankan tugas dan fungsinya.
“Sungguh aneh bila Luhut terkesan menjadi juru bicara partai politik. Celakanya, justru partai politik menolak klaim Luhut,” kata Jamiluddin, Sabtu (12/3/2022).
Karena itu, menjadi logis bila banyak pihak mempertanyakan motivasi Luhut menyampaikan klaim tersebut. Pertanyaan tersebut semakin menguat mengingat adanya spekulasi keterlibatan Istana dalam penundaan Pemilu 2024.
Spekulasi itu seharusnya diklarifikasi oleh Luhut agar kecurigaan masyarakat terhadap Istana sebagai dalam penundaan pemilu dapat diminimalkan. Tanpa adanya klarifikasi, masyarakat akan terus mencurigai pernyataan istana, termasuk Luhut, terkait penundaan pemilu.
“Dengan makin banyaknya pejabat eksekutif yang menyuarakan penundaan pemilu, dengan sendirinya akan membuat perpolitikan di tanah air semakin gaduh. Hal itu justru akan berdampak terhadap melambannya pertumbuhan ekonomi di Tanah Air,” kata dia.
Kegaduhan politik akan semakin meluas bila pemerintah bersama parpol koalisi berhasil menunda pemilu. Rakyat yang pro-demokrasi akan dengan tegas menolaknya.
Benturan kepentingan dua kutub tersebut akan membuat perpolitikan di tanah air semakin tidak menentu. Hal ini dikhawatirkan akan melahirkan kekisruhan politik yang membahayakan keutuhan NKRI.
“Anak negeri yang cinta NKRI tentu tidak ingin hal itu terjadi. Karena itu, elite negeri jangan bermain api terkait pemundaan pemilu,” pungkas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini. (her/hdl)
