Balikpapan (Pilar.id) – Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan masih terjadi disparitas harga cukup besar pada komoditi pangan yang terjadi di Balikpapan dibanding dengan daerah sentra produksi.
Ia mencontohkan cabai, menurut informasi yang dimilikinya harga di daerah Enrekang selisihnya separuh dari harga cabe di pasaran di Balikpapan.
Oleh karena itu wali kota meminta perusahaan daerah menjalankan peran sebagai jembatan yang dapat menghubungkan permintaan dan penawaran cabe dari daerah penghasil ke konsumen di Balikpapan dengan lebih efisien.
“Sehingga dampaknya adalah disparitas harga cabe bisa ditekan lebih kecil,” kata Wali Kota ketika membuka pasar murah Ramadhan 1444 H di Lapangan Parkir Pasar Klandasan, Senin 3 April 2023.
Wali kota menekankan pentingnya menjalin kerjasama perdagangan antar pemerintah daerah sehingga konektifitas perdagangan yang saling menguntungkan kedua belah pihak yaitu daerah penghasil dengan daerah pengguna.
Daerah penghasil bisa meningkatkan neraca perdagangan dan harga jual yang mungkin lebih bagus sedangkan daerah pengguna dapat memperoleh barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pasokan yang terjamin dan harga beli yang lebih terjangkau bagi masyarakatnya.
Kepala Kantor Wilayah V Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Manaek SM Pasaribu, menilai pentingnya keterbukaan akses pasar yang dapat memperlancar arus perdagangan dan distribusi komoditi pangan serta membuka peluang seluas luasnya kepada pelaku usaha yang mempunyai kemampuan memasok bahan pangan di Kaltim sehingga ada persaingan yang sehat di pasar.
Menurutnya konektivitas distribusi pangan ini juga menjadi perhatian bagi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta Satgas Pangan. Pemerintah mesti memastikan kelancaran distribusi komoditi pangan dari daerah daerah surplus ke daerah yang membutuhkan.
Hal ini terjadi karena sudah pasti setiap daerah tidak akan mampu menghasilkan sendiri seluruh produk yang diperlukan masyarakat.
“Dalam teori ekonomi, masing masing daerah punya keterbatasan dan tidak akan mampu memproduksi berbagai barang,” kata Manaek.
Ia menjelaskan bahwa setiap daerah akan fokus melakukan produksi barang/jasa yang mempunyai keunggulan kompetitif/komparatif dibanding daerah lain dan melakukan perdagangan (ekspor) dengan daerah lain. Produk yang dibutuhkan namun tidak dipenuhi dari produksi lokal akan dibeli dari daerah lain (impor).
Karena itu, TPID di pemerintah daerah maupun Satgas Pangan sesuai kemampuannya melakukan upaya agar konektifitas ini dapat berjalan lancar dan tidak terganggu.
Lanjut Manaek, KPPU Kanwil V bersama dengan aparat penegak hukum berperan mengambil tindakan yang diperlukan apabila ada hambatan konektifitas perdagangan antar daerah yang merugikan kedua daerah ini.
Hambatan distribusi bisa ditimbulkan oleh berbagai sebab seperti transportasi, permodalan, infrastruktur atau hambatan perdagangan karena kartel, monopoli/monopsoni, oligopoli, maupun hambatan regulasi.
“Kanwil V fokus pada adanya hambatan yang dilakukan oleh praktek persaingan usaha yang pelaku usaha,” tegas Manaek.
Berdasarkan data PIHPS Nasional, posisi harga cabe rawit di Kaltim pada 6 Apil 2023 secara rata-rata adalah Rp61.050/kg. Sedangkan harga di daerah produksi misalnya di Sulawesi Selatan rata-rata adalah Rp31.550/kg.
“Menjadi pekerjaan rumah kita bersama bagaimana agar disparitas harga di Balikpapan maupun di Kaltim secara umum bisa tidak terlampau jauh dari daerah penghasil pangan,” ungkap Manaek.
Menurut Manaek di sisi lain, bagi daerah penghasil sangat mengharapkan adanya buyer potensial dari daerah lain yang dapat menyerap produksi mereka dan memberikan penawaran harga lebih baik pula tentunya.
Kanwil V menyarankan agar kemitraan dapat didorong sebagai salah satu solusi link and match antara Kota/Kabupaten di Kaltim dengan daerah lain. Para pelaku usaha perdagangan komoditi pokok disini dapat menjalin kemitraan dengan para produsen maupun pemasok komoditi pokok dari daerah yang surplus.
“Dengan kemitraan diharapkan ada kepastian kuantitas pasokan, kualitas dan kepastian harga tentunya. Konektivitas distribusi bahan pangan ini dilakukan setidaknya melalui kerjasama atau kemitraan antara G-t-G (Government to Government), B-t-B (Business to Business) maupun campuran keduanya G-t-B (Government to Business),” pungkasnya. (r/din)
