Surabaya (pilar.id) – Menjelang akhir masa jabatan, banyak politisi sibuk memoles citra positif mereka. Menurut Jokhanan Kristiyono, pemerhati komunikasi politik dari Stikosa AWS, upaya ini sah-sah saja, tetapi ia memperingatkan agar tidak mengorbankan masyarakat yang bisa bingung memahami apa yang sebenarnya terjadi.
“Secara umum, penciptaan narasi positif wajar dilakukan karena politisi ingin menghindari kritik dari lawan politik atau media,” jelas Jokhanan dalam diskusinya di Kampus Stikosa AWS, Kamis (17/10/2024).
Fenomena ini sering terjadi ketika politisi berusaha menjaga atau menciptakan citra positif demi mempertahankan pendukung dan menarik simpati pemilih baru. Tujuannya bukan hanya untuk masa jabatan saat ini, tetapi juga demi kepentingan masa depan politik mereka.
Selain itu, citra positif membantu politisi membangun warisan (legasi) selama menjabat. Dengan mempromosikan pencapaian mereka, politisi berharap bisa dikenang sebagai pemimpin sukses. Hal ini juga membuka peluang untuk posisi strategis di sektor swasta setelah pensiun.
Jokhanan, yang juga Ketua Stikosa AWS, menambahkan bahwa semakin menurun popularitas seorang politisi, semakin besar pula upaya untuk memoles citra mereka. Situasi politik yang dinamis dan kompetitif sering kali mendorong politisi bertindak lebih agresif dalam mempromosikan diri.
Jokhanan memperingatkan bahwa ketika reputasi seorang politisi menurun dan mereka bekerja keras memoles citra di media, masyarakat yang paling dirugikan. Masyarakat akan kesulitan membedakan antara upaya pemolesan yang manipulatif dan yang seharusnya.
“Apalagi jika pemolesan citra ini merambah ke media mainstream, membuat masyarakat bingung apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.
Untuk itu, literasi media menjadi sangat penting. Masyarakat harus bisa menilai apakah tindakan politisi sesuai dengan pernyataan mereka. Jika ada ketidaksesuaian yang signifikan, perlu dipertanyakan ketulusan mereka.
“Masyarakat jangan hanya mengandalkan satu sumber informasi. Cari informasi dari berbagai media, termasuk media sosial dan laporan independen, agar mendapatkan gambaran yang lebih lengkap,” lanjut Jokhanan.
Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk melakukan analisis kritis terhadap klaim yang disampaikan. Setiap klaim perlu diuji dengan memeriksa data, fakta, dan bukti yang mendukung. Reaksi publik terhadap pemolesan citra juga bisa menjadi indikator keaslian upaya tersebut.
Jokhanan juga menyarankan agar melihat jejak rekam politisi. Konsistensi antara tindakan dan nilai yang dipromosikan bisa menjadi petunjuk karakter dan niat seorang politisi. (hdl)
