Jakarta (pilar.id) – Politikus PDIP Masinton Pasaribu menegaskan, pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta para menterinya agar tak berbicara penundaan pemilu, perpanjangan jabatan dan amendemen sudah cukup tegas.
“Itu pesan yang sangat kuat untuk para menterinya yang cari perhatian kepada presiden,” kata anggota DPR Komisi XI ini, Sabtu (9/4/2022).
Selain itu, Masinton juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menegur dan mengevaluasi atau bahkan bisa mereshuffle para menteri yang ikut menyuarakan dan mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden.
“Itu terutama Luhut Binsar Pandjaitan yang jadi Lord Brutusnya. Semua media juga sudah ungkap dia konsolidasi dengan ketum parpol dan mengumpulkan kepala daerah,” seloroh Masinton.
Secara pribadi maupun sebagai partai PDI, sambung Masinton, kami menjaga konstitusi serta mendukung dan mengawal proses demokrasi yang sudah berjalan sejak reformasi 1998. Dan PDIP sudah menarik diri dari wacana amendemen.
“Ya, pemilu tetap jalan sesuai waktunya, ini kan bagian dari demokrasi. Demokrasi itu mencegah kerakusan para elite tua yang berwatak tiran seperti Luhut itu,” cetusnya.
Tak cukup sampai di situ, Masinton tanpa tedeng aling-aling menyebut bahwa Luhut adalah pencoreng demokrasi dan bagian dari oligarki kapital.
“Kita boleh saja berbeda dalam hal praktis di politik, tetapi menyangkut hal yang prinsipil dalam demokrasi kita mesti bersatu untuk melawannya,” imbuh dia.
“Pemilu akan tetap berjalan 2024, pemerintah bersama DPR akan membahas anggaran dan teknisnya dalam beberapa waktu ke depan,” pungkas Masinton.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menteri dan jajarannya agar tidak lagi menyuarakan perpanjangan masa jabatan dan isu presiden tiga periode. Ia meminta agar menteri di kabinetnya benar-benar fokus mengurus rakyat.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan presiden,” kata Jokowi seperti disaksikan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta para menteri sensitif dan memiliki empati pada kesulitan rakyat. Para menteri harus bisa menjelaskan penyebab kondisi yang sulit saat ini dan langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut.
Menurut dia, menteri di kabinetnya harus bisa menjelaskan situasi sulit yang terjadi di dunia. Menteri dan jajarannya harus bisa menyampaikan dengan bahasa rakyat, langkah apa yang diambil pemerintah dalam menghadpi situasi terkini.
“Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan dianggap oleh masyarakat tidak melakukan apa-apa,” tegasnya. (her/fat)
