Jakarta (pilar.id) – Gazalba Saleh, merupakan salah satu Hakim Agung di lingkungan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di MA.
Gazalba Saleh menjadi satu diantara 10 tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK. Namun pada Jumat (25/11/2022) hari ini, Hakim Agung Gazalba telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.
Gazalba merasa dirinya tidak layak dijadikan tersangka dan mengajukan praperadilan untuk membersihkan namanya dalam kasus suap pengurusan perkara di MA yang juga telah menjerat salah satu rekannya sesama Hakim Agung, Sudrajat Dimyati (SD).
Dalam permohonan praperadilan dengan nomor perkara110/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL, Gazalba meminta agar majelis hakim menilai keabsahan penetapannya sebagai tersangka. Ia juga meminta agar permohonan praperadilannya dikabulkan untuk seluruhnya.
Sidang perdana untuk permohonan praperadilan tersebut, dijadwalkan digelar pada Senin (12/12/2022). Sebagai pemohon adalah Gazalba Saleh, sementara termohon, yaitu KPK.
Dalam petitum, Gazalba menyatakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan KPK Nomor: B/714/DIK.00/23/11/2022 tanggal 1 November 2022 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.
Selanjutnya, menyatakan penetapan tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.
“Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,” sebagaimana dalam petitum.
KPK telah menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) setelah menemukan kecukupan alat bukti.
KPK pun membenarkan Gazalba telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus itu.
“Iya benar, salah satu tersangka tersebut adalah Hakim Agung MA,” kata Ali dalam keterangannya pada Minggu (13/11/2022).
Adapun pengumuman soal pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, rangkaian dugaan perbuatan pidana, dan pasal yang disangkakan akan diumumkan saat penyidikan dirasa cukup.
KPK sempat memeriksa Gazalba sebagai saksi untuk tersangka Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati (SD) dan kawan-kawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, 27 Oktober 2022.
Usai diperiksa, Gazalba Saleh memilih irit bicara mengenai pemeriksaannya tersebut. “Tanyakan sama penyidik, ya,” kata Gazalba saat itu.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA tersebut. Sebagai penerima ialah SD, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), dua PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH) serta dua PNS MA yakni Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB).
Sementara itu, tersangka selaku pemberi suap yaitu Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) sebagai pengacara serta dua pihak swasta/debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS). (fat)
