Komisi VI DPR RI meninjau pabrik PT Phapros Tbk di Semarang untuk mengevaluasi tata kelola BUMN Farmasi dan mendorong pengurangan impor bahan baku obat.
Penulis: Hendro D. Laksono
Festival Seni Lintas Budaya (Cross Culture Festival) ke-17 di Surabaya sukses menyedot animo masyarakat lewat penampilan 14 delegasi internasional.
Kemnaker menggelar seleksi wawancara Pelatihan Vokasi Nasional Batch 3 hingga 15 Juli 2026. Hasil kelulusan akan diumumkan via Skillhub.
Indonesia raih posisi 4 dunia di SGIE Report. Bank Indonesia targetkan capaian nyata lewat FESyar KTI 2026 di Mataram guna perkuat ekosistem halal.
YDSF ajak puluhan anak yatim asah kreativitas lewat pembuatan gerabah di Blitar dalam rangka menyambut Muharram dan tahun ajaran baru.
VinFast meluncurkan program sewa kendaraan listrik Herio Green dan Limo Green di Jabodetabek untuk menekan biaya operasional pengemudi online.
OJK memperkuat kolaborasi dengan UNODC dan berbagai pihak untuk melawan scam digital. IASC mencatat lebih dari 608 ribu kasus hingga Juni 2026.
PMI Manufaktur Indonesia Juni 2026 anjlok ke level 46,9. Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini sebut industri nasional masuk zona merah.
Danantara Indonesia umumkan penyusunan laporan keuangan BUMN 2025 selesai. Kinerja melonjak signifikan, didorong realisasi investasi strategis nasional.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan fundamental ekonomi Indonesia kuat dan jauh dari krisis. APBN sehat dengan defisit di bawah 3 persen PDB.
Pemerintah dan DPR resmi bahas RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk bangun ekosistem keuangan modern dan tarik investasi global.
Secara hukum internasional, negara tidak bisa bangkrut seperti swasta. Namun, fenomena Sovereign Default atau gagal bayar utang dipicu oleh disfungsi sistem.
Arumi Bachsin mengajak orang tua mengisi liburan sekolah dengan permainan tradisional demi mendukung tumbuh kembang dan kesehatan anak.
OJK menerbitkan POJK Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur influencer sektor jasa keuangan. Pelanggaran dapat dikenai sanksi hingga denda Rp15 miliar.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa optimistis penempatan dana SAL di Himbara mampu mendorong pertumbuhan kredit hingga 13-14 persen dan memperkuat ekonomi.
LPS mulai proses penjaminan simpanan dan likuidasi PT BPR Ceper Permata Artha usai izin usaha dicabut OJK. Verifikasi selesai maksimal 90 hari kerja.