Semarang (pilar.id) – Inklusivitas dan toleransi ditekankan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada guru untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Sebab kasus perundungan dan kekerasan seksual belakangan marak terjadi di lingkungan pendidikan.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara Penyerahan Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengarahan Gubernur Jateng kepada Kepala SMA dan SLB di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Kantor Gubernur, Senin (10/1/2022).
“Kita sedih nggih bapak ibu, kemarin muncul di media banyak banget terjadi pelecehan seksual, maaf, pemerkosaan guru ke murid itu piye coba? Nah saya pengin panjenengan harus menjaga itu, betul-betul. Saya juga tidak akan ada toleransi soal itu. Didiklah anak untuk punya karakter yang bagus,” ujar Ganjar di pengarahan.
Ditemui usai acara, Ganjar mengungkapkan, inklusivitas menjadi penting karena faktanya masih banyaknya kasus perundungan di lingkungan sekolah.
“Lha saya mendorong untuk mereka menyiapkan inklusifitas yang ada di sekolahan mereka. ya karena banyak hal yang kita mesti membangun moderasi toleransi itu, karena seringkali bullying terjadi, kekerasan seksual terjadi,” ucap Ganjar.
Apalagi belakangan, lanjut ganjar, marak adalah kasus kekerasan seksual dan melibatkan guru.
“Maka saya titipkan, kok beberapa hari ini kita melihat kasus-kasus kekerasan seksual dari gurunya ya, jadi kita sedih juga,” kata Ganjar.
Ganjar menitip pesan agar mengubah perilaku di lingkungan sekolah sehingga inklusivitas terbangun. Jika sulit, Ganjar membuka pintu komunikasi melalui kepala dinasnya untuk konsultasi.
“Kalau ada sesuatu yang lain bisa komunikasi dengan kami, dan nanti kita secara kebijakan bisa kita rapatkan kalau memang dibutuhkan sebuah kebijakan baru,” tegasnya.
Selain itu, Ganjar juga menegaskan kepala sekolah terkait praktik pungutan liar atau pungli yang sering muncul laporan kepadanya.
“Komplain publik itu satu, ‘pak ganjar kenapa ada pungli’. Jadi kalau yang diluar ketentuan selalu masyarakat mengatakan pungli. Meskipun sebenarnya itu kadang-kadang kesepakatan dari komite,” kata Ganjar.
Ganjar tak memungkiri bila praktik tersebut masih terjadi. Maka kepala sekolah dimintanya untuk menjaga integritas dan mengkomunikasikan dengan baik.
“Nah kita titipkan kepada mereka, satu agar memenej sekolah dengan baik dan tidak boleh ada pungli tidak boleh korupsi, tidak boleh kolusi, jaga integritas itu penting,” tegasnya.
Gubernur Ganjar Pranowo juga menegaskan kepada para kepala sekolah untuk teguh pada pakta integritas yang telah ditandatangani. Yakni terkait ideologi hingga membebaskan diri dari kepentingan politik.
“Mungkin ada orientasi politik yang berbeda-beda, soal hak pilih itu birokrasi. Tapi ketika kemudian kita harus membawa secara bersama-sama, kita membawa merah putih dan kita harus mendidik anak-anak kita agar berkarakter. Jangan sampai kita terbawa orientasi politiknya ke situ,” tegas Ganjar.
Di sisi lain, Ganjar juga menegaskan agar para guru dan kepala sekolah memastikan posisinya dalam bernegara. Tidak boleh ada yang tergabung bahkan berafiliasi pada kelompok dan organisasi yang bertentangan dengan ideologi negara.
“Clear nggih? Ini saya ingatkan. PKI mboten entuk, HTI nggak boleh, FPI nggak boleh, saya ngomong terbuka karena sudah dilarang. Maka kalau kemudian ada yang mencoba ke situ, maka integritas poin kedua ini akan dilanggar. Maka sanksinya pasti sangat tegas,” tandas Ganjar. (usm)
