Jakarta (pilar.id) – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah berhasil menyuntikan 280 juta dosis vaksin covid-19. Cakupan 280 juta dosis itu merupakan gabungan antara dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 dengan total sasaran 208, 2 juta jiwa.
Secara rinci, Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmidzi menjelaskan, dosis 1 mencapai 165,2 juta dosis, dosis 2 mencapai 113,8 juta dosis, dan dosis 3 mencapai 1,3 juta dosis.
Adapun, 280 juta dosis yang dicapai ternyata lebih tinggi dari estimasi yang dihitung yakni sebesar 277 juta dosis.. Pada malam tahun baru di beberapa daerah masih melakukan pelayanan vaksinasi dan input data.
“Apresiasi terbesar untuk teman-teman di lapangan. Dengan kekuatan modal sosial kita bisa mencapai 280 juta dosis vaksinasi di akhir tahun 2021,” kata Nadia, Minggu (2/1/2022).
Kemenkes telah menargetkan vaksinasi lengkap untuk 208,2 juta warga akan dicapai di pertengahan tahun 2022.
Vaksinasi dosis lengkap menjadi syarat perjalanan dari dan ke Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan kategori Level 1 yang merupakan kategori rendah. Pelaku perjalalanan yang ingin berkunjung ke Indonesia direkomendasikan tetap harus sudah divaksinasi dosis lengkap sebelum bepergian.
Namun pada saat ini pemerintah mengimbau untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mencegah penularan virus corona varian Omiron. Pasalnya kasus varian Omicron yang ada di Indonesia banyak terjadi akibat perjalana dari luar negeri.
Capaian vaksinasi tersebut dicapai berkat usaha optimal dan gotong royong dengan semua pihak tertutama TNI/Polri, pemerintah daerah, BUMN dan pihak swasta yang turut membantu.
Kemenkes terus berupaya meningkatkan percepatan vaksinasi. Selain membuka vaksinasi massal, Kemenkes juga telah mengeluarkan Surat Edaran yang menginstruksikan seluruh pos pelayanan vaksinasi, Unit Pelaksana Teknis di bawah Kemenkes, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, Poltekkes, di seluruh Indonesia untuk melakukan vaksinasi kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada KTP.
Capaian vaksinasi tidak lepas dari modal sosial masyarakat Indonesia yang tinggi dengan saling bahu-membahu berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan vaksinasi.
Pemerintah juga terus mengupayakan ketersediaan vaksin baik lewat skema multilateral maupun bilateral demi mencukupi stok yang ada saat ini dan menjaga laju vaksinasi sesuai dengan stok vaksin yang ada.
“Seluruh masyarakat Indonesia diminta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena dengan vaksinasi dan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat akan semakin banyak dan semakin cepat masyarakat terlindungi dari covid-19,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Pane menilai, kebijakan pemerintah harus tepat. Kebijakan yang tepat itu akan menentukan arah penanganan covid-19 secara umum di 2022.
Menurut dia, selama dua tahun belakangan, pemerintah kerap kali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang keliru. Mulai dari mengeluarkan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat, seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1-4.
Selain gencarkan vaksinasi, kebijakan tepat yang harus dilakukan pemerintah ialah mengendalikan mobilitas di pintu-pintu masuk Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai Masdalina jauh lebih mudah, murah, dan efektif, dibandingkan menunggu kasus masuk di komunitas dan melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment).
“Akhirnya setelah 2 tahun baru berhasil menyadarkan pemerintah untuk menjaga pintu masuk negara dibandingkan sibuk menganalisis mobilitas orang. Standar pengendalian itu sederhana, protokol kesehatan, 3T, dan vaksinasi,” kata Masdalina. (her)
