Surabaya (pilar.id) – Di edisi 1 Maret 2022, dalam laporannya yang berjudul ‘Operasi Senayan Tunda Pemilu’, Koran Tempo menulis jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi aktor dalam menggiring isu untuk meloloskan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI Joko Widodo.
Nama Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Matalitti pun disebut, bersama politikus Partai Golkar yang juga anggota DPR RI, Melchias Marcus Mekeng.
“Saya terus terang prihatin dengan kualitas Koran Tempo. Karena pada hari Senin, 28 Februari kemarin, saya secara resmi, melalui siaran pers Ketua DPD RI, menyatakan menolak penundaan pemilu. Tetapi info dari sumber anonim dipercaya dan ditulis dalam lead berita Koran Tempo tanggal 1 Maret,” ungkap LaNyalla, seperti disampaikan dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (2/3/2022).
Untuk itu LaNyalla meminta Staf Khusus Ketua DPD RI Bidang Media dan Informasi, Sefdin Syaifudin, guna menemui Dewan Pers. Disebutkan, langkah ini dilakukan agar Dewan Pers menjaga marwah dan kualitas serta kredibilitas media di tanah air.
Terpisah, Sefdin mengatakan jika ia sudah menghubungi salah satu anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, yang juga pengurus PWI Pusat.
“Insya Allah hari Jumat saya akan temui Mas Agus di kantor Dewan Pers. Niat kami sesuai keinginan Ketua DPD RI, agar Dewan Pers mengetahui, dan memastikan hal-hal yang seperti ini, yang tentu secara langsung maupun tidak langsung merugikan nama Ketua, tidak terulang dan terjadi kepada orang lain,” tukasnya.
Dikatakan Sefdin, penggunaan sumber anonim sebenarnya telah menjadi kajian serius di dunia jurnalisme, menyusul terbitnya buku Warp Speed, tahun 1999, yang ditulis Bill Kovach dan Tom Rosenstiel.
“Bahkan pegiat Yayasan Pantau dan pemerhati ilmu jurnalistik, Andreas Harsono telah menulis juga tentang penggunaan sumber anonim yang sebisa mungkin memang dihindari oleh media,” tukas Sefdin.
“Jadi semangat Ketua DPD RI ke Dewan Pers bukan untuk menghukum Koran Tempo, tetapi untuk perbaikan kualitas jurnalisme Indonesia. Apalagi Pak LaNyalla juga Dewan Penasehat PWI Jawa Timur,” kata Sefdin. (hdl)
