Jakarta (pilar.id) – Terkait Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api (SIMSA), Kepala Urusan Logistik Pelayanan Masyarakat Polri Linggom Parasian Siahaan menyampaikan kesaksian bahwa SIMSA milik Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) dan Bharada Richard Eliezer (Bharada E) diperoleh tanpa tes psikologi.
“Prosedurnya tidak lengkap, tidak ada tes psikologi, tidak ada pengantar satker, dan tidak ada surat keterangan dokter,” tegas Linggom di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (28/11/2022).
Adapun pernyataan tersebut ia sampaikan ketika mengutip ucapan Kayanma Polri Kombes Pol Hari Nugroho kepada dirinya.
Ditegaskannya, pada Desember 2021, ia dipanggil oleh Kayanma ke ruangan dan menerima satu lembar kertas. Isinya adalah surat tertulis atas nama Brigadir Yosua dan Bharada Eliezer.
Setelah SIMSA selesai, Linggom serahkan kepada Hari, Hari meminta Linggom untuk menyimpan kembali SIMSA tersebut karena prosedur yang tidak lengkap.
“Empat hari kemudian, saya ditelepon lagi sama Pak Kayanma agar menurunkan kembali surat senjata api tersebut. Saya antar ke ruangan beliau, saya serahkan ke Bapak Kayanma. Setelah Pak Kayanma terima, langsung Pak Kayanma berbicara kepada saya, ‘Barusan saya ditelpon Kadiv Propam Pak Sambo agar segera tanda tangan’, setelah itu saya serahkan,” jelas Linggom.
Sementara itu saat sidang pada hari ini Selasa (6/12/2022), terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo menepis pernyataan milik Brigadir J dan Bharada E.
“Terkait dengan pernyataan Pak Linggom dari Yanma, saya tidak pernah memerintahkan untuk mengeluarkan surat memegang senjata api tanpa prosedur,” kata Ferdy Sambo dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Ferdy Sambo juga memastikan, hingga kasus ini, tidak pernah melakukan pelanggaran terkait dengan SIMSA. Ia mengatakan bahwa dirinya meminta agar diproses cepat, tetapi bukan berarti proses cepat dengan cara yang salah.
“Proses cepat, bukan proses cepat kemudian salah,” cetus Ferdy Sambo. (din/antara)
