Jakarta (pilar.id) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah program kerja sama yang dilaksanakan dengan organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT). Langkah ini dilakukan menyusul dugaan kasus penggelapan dana donasi umat di ACT.
“Belakangan kami mendapat informasi ada pimpinan yang dianggap bermasalah, tentu nanti kami akan lihat ke depan. Kami tentu akan melakukan evaluasi semuanya sejauh mana masalahnya sesungguhnya,” kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Senin (4/7/2022).
Meski diakui oleh Riza, sejauh ini, kerja sama Pemprov DKI dengan organisasi filantropi itu tidak mengalami masalah. Sejumlah kerja sama, kata dia, juga masih berlanjut di antaranya kerja sama penyaluran daging kurban kepada masyarakat ekonomi tidak mampu di Jakarta.
“Sejauh ini hubungan kami dengan ACT tidak ada masalah termasuk kurban tidak ada masalah. Di satu sisi sama kami kan tidak ada masalah, baik-baik saja,” aku Riza.
Selain kerja sama terkait penyaluran daging kurban serangkaian Idul Adha, Pemprov DKI menggandeng ACT untuk beberapa program di antaranya gerakan membantu UMKM DKI.
Kemudian, kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) untuk bantuan pangan selama Ramadhan saat masa pandemi COVID-19 yang ditandatangani pada April 2020 hingga penyaluran bantuan sosial untuk korban erupsi Gunung Semeru pada Desember 2021.
Namun, Riza tidak membeberkan rincian nilai kerja sama yang diadakan antara Pemprov DKI dengan organisasi non profit tersebut yang mengumpulkan donasi per tahun mencapai ratusan miliar rupiah.
Sebelumnya, dugaan penyelewengan dana donasi umat di tubuh organisasi itu viral di media sosial, salah satunya di twitter, setelah diulas majalah nasional, Tempo.
Hingga pukul 16.00 WIB, Aksi Cepat Tanggap masih berada di posisi puncak pembahasan warganet dan menjadi topik yang paling dibicarakan publik Tanah Air. (hdl/ant)
