Manila (pilar.id) – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengambil peran aktif dalam Plenary Meeting Financial Intelligence Consultative Group (FICG) yang berlangsung pada 25–27 Juni 2025 di Manila, Filipina. Pertemuan tahunan ini dihadiri lembaga intelijen keuangan (FIU) dari Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, serta pengamat dari Jepang dan komunitas intelijen keuangan Pasifik.
Diselenggarakan oleh Anti-Money Laundering Council (AMLC) Filipina, forum ini menghasilkan Manila Statement, yang menjadi panduan arah strategis FICG periode 2025–2026.
Dalam pernyataan tersebut, PPATK ditetapkan sebagai Co-Lead bersama AUSTRAC (Australia) untuk memimpin proyek strategis bertajuk cyber-enabled fraud, yang memfokuskan perhatian pada penyalahgunaan aset kripto dan platform pembayaran digital dalam kejahatan lintas negara seperti penipuan daring, perdagangan manusia, narkotika, dan judi online.
PPATK juga dipercaya sebagai Co-Lead bersama AMLC untuk menyusun watchlist pelaku dan korban eksploitasi seksual anak, yang akan ditindaklanjuti lewat analisis bersama antaranggota FICG.
“FICG adalah forum yang tepat untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi kejahatan-kejahatan modern yang makin kompleks di kawasan,” ujar M. Shalehuddin Akbar, Direktur Analisis dan Pemeriksaan II PPATK, yang memimpin delegasi Indonesia.
Paparan dan Kolaborasi Regional
Dalam sesi panel “Case Work from Across the Region”, I Wayan Yasa Nugraha (Ketua Tim Kerja Sama Regional PPATK) memaparkan kasus pendanaan terorisme lintas negara, serta menggarisbawahi pentingnya memantau risiko penyalahgunaan aset virtual untuk mendanai aktivitas terorisme, khususnya di kawasan Afrika dan Asia.
“Kita perlu waspada terhadap meningkatnya potensi aset virtual dalam pendanaan terorisme,” ujar Yasa.
PPATK juga menyampaikan kajian indikator red flag terkait eksploitasi seksual anak, yang merupakan bagian dari inisiatif FICG 2024–2025 dalam Melbourne Statement. Kajian ini mendapat apresiasi dari Dr. John Moss (Co-Chair FICG/AUSTRAC) dan Attn. Matthew David (AMLC Filipina).
Tri Andriyanto, Ketua Tim Strategi dan Kajian Internasional PPATK, menjelaskan hasil kajian tersebut, yang mencakup:
- Lanskap kejahatan dan modus operandi
- Tipologi dan indikator transaksi mencurigakan
- Studi kasus nyata
- Rekomendasi kebijakan untuk memperkuat respons kolektif
Tri juga mengusulkan penyusunan daftar pelaku, fasilitator, konsumen, dan korban eksploitasi seksual anak, yang akan dimanfaatkan oleh FIU, lembaga keuangan, aparat penegak hukum, imigrasi, dan lembaga perlindungan anak. Usulan ini disepakati sebagai proyek strategis FICG 2025–2026.
“Daftar ini akan sangat membantu dalam memperkuat deteksi dan pencegahan kejahatan di tingkat kawasan,” jelas Tri.
Komitmen PPATK dalam Platform CLEO
Tiara Wulan Neswari, Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama PPATK, juga menegaskan komitmen Indonesia dalam platform kolaborasi digital CLEO, yang digunakan untuk:
- Pertukaran informasi FIU
- Pengisian kuesioner bersama
- Berbagi hasil analisis intelijen
Sebagai Jurisdiction Administrator CLEO untuk Indonesia, Tiara menyampaikan bahwa PPATK telah memaksimalkan fungsi platform ini untuk menjalin komunikasi efektif dengan mitra regional.
“Keterlibatan aktif PPATK dalam CLEO mencerminkan semangat kolaboratif kami dengan seluruh mitra di kawasan,” ungkapnya.
Di sela forum, delegasi PPATK juga melakukan pertemuan bilateral dengan AUSTRAC guna memperkuat kolaborasi analisis transaksi terkait cyber-enabled fraud, eksploitasi anak, dan penyalahgunaan aset virtual. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan diplomasi keuangan Indonesia dalam mendeteksi dan menangkal kejahatan lintas batas yang kian kompleks. (usm/hdl)
