Jakarta (pilar.id) – Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menolak wacana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di DKI Jakarta. Menurutnya, ERP bukanlah solusi yang tepat mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
“Kebijakan ini hanya akan memindahkan kemacetan dari ruas jalan yang satu ke ruas jalan yang lain,” kata Suryadi, di Jakarta, Sabtu (28/1/2023).
Selain itu, lanjut Suryadi, pemberlakuan tarif kepada masyarakat untuk melewati ruas jalan tertentu di Jakarta hanya akan memberatkan kondisi ekonomi mereka. Terlebih, saat ini masyarakat memiliki beban akibat dampak pandemi covid-19 yang sudah hampir berjalan tiga tahun. ‘
“Ditambah lagi dengan resesi ekonomi dan ketidakpastian global, maka bila kebijakan ini diterapkan, beban yang ditanggung akan makin berat,” kata dia.
Oleh sebab itu, ia meminta Pemerintah untuk melihat masalah kemacetan di Jakarta ini secara komprehensif. Karena, jangan sampai solusi yang ditawarkan hanya bersifat parsial, sehingga malah menimbulkan masalah lain. ‘
Politikus PKS ini menawarkan sejumlah opsi kebijakan yang bisa diambil oleh Pemerintah. Salah satunya mengendalikan jumlah kepemilikan kendaraan. Solusi ini dianggap lebih efektif dalam mengurangi kemacetan di DKI Jakarta.
“Artinya, bagi masyarakat menengah ke atas yang sudah memiliki kendaraan, jangan sampai Pemerintah memberikan subsidi kembali bagi mereka untuk memperoleh kendaraan,” katanya.
Selain itu, imbuh Suryadi, Pemerintah perlu memprioritaskan sarana transportasi publik yang masif dan terintegrasi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas.
Sebelumnya, Permerintah DKI Jakarta ingin menerapkan jalan berbayar di 25 ruas jalan. Namun, belakangan rencana tersebut mendapat penolakan dari berbagai kalangan.
Beberapa waktu lalu, pengemudi ojek online (ojol) bahkan menggelar demonstrasi untuk menolak kebijakan tersebut. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta mengaku, penerapan ERP masih lama. (ach/hdl)
