Jakarta (pilar.id) – Presiden RI Joko Widodo menekankan kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju bahwa stabilitas politik harus dijaga, agar tidak menghambat program pemerintah dalam menghadapi Pemilu 2024.
Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna Laporan Semester 1 Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta pada Senin (3/7/2023).
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyoroti beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, fokus dan kewaspadaan terhadap potensi krisis. Jokowi menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional, serta mencegah terhambatnya program pemerintah akibat persaingan politik.
Presiden Jokowi juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap tinggi, dengan angka di atas lima persen selama enam kuartal berturut-turut.
Bank Dunia juga kembali memasukkan Indonesia ke dalam kategori negara berpendapatan menengah atas (upper middle income countries) setelah sebelumnya turun ke kategori menengah bawah (lower middle income countries) pada tahun 2020 akibat pandemi.
Namun demikian, Jokowi mengingatkan bahwa situasi pada paruh kedua tahun 2023 tidaklah mudah dan perlu diwaspadai.
Lingkungan global yang masih tidak stabil, ketegangan geopolitik yang berlangsung dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang melemah, serta prediksi perlambatan ekonomi global dan kenaikan suku bunga di tingkat global menjadi beberapa hal yang harus diperhatikan.
Presiden juga menyoroti inflasi global yang masih relatif tinggi, fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerja sama multilateral, serta indikator awal terkait konsumsi dan produksi yang menunjukkan situasi campuran antara yang positif dan yang melemah.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengingatkan agar persaingan politik yang mungkin terjadi menjelang Pemilu 2024 tidak mengganggu jalannya program pemerintah.
Stabilitas politik tetap menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program-program yang menguntungkan masyarakat dan mencapai tujuan nasional. (hdl)
