Jakarta (pilar.id) – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya akan segera melakukan reshuffle kabinet. Indikasinya, ia mulai jengkel dan menyindir Menteri Pertanian (Mentan) dan Menteri Kesehatan (Menkes) soal impor, termasuk Menteri BUMN.
Kendati demikian, kata Jamiluddin, Jokowi sebetulnya tak perlu marah, apalagi menyindir menterinya di depan umum hanya untuk rencana mereshuffle. Sebab, sebagai presiden tak baik bila menunjukan amarah dan memyindir pembantunya dihadapan rakyatnya.
Pemimpin seharusnya mampu mengendalikan amarah di depan umum. Pemimpin yang tak mampu mengendalikan amarahnya akan menurunkan wibawanya sendirinya.
“Apalagi soal reshuffle, itu menjadi hak prerogatif presiden. Karena itu, tak sepatutnya amarah dan menyindir pembantunya dikaitkan dengan reshuffle,” kata Jamiluddin, Sabtu (26/3/2022).
Seharusnya jika presiden menilai kinerja pembantunya rendah, maka langsung saja reshuffle tanpa terlebih dahulu mempermalukannya di depan umum. Dengan begitu, presiden mengangkat menteri dengan baik dan memberhentikannya juga dengan cara baik.
Lagi pula, kalau reshuffle terlalu sering, orang akan bertanya, yang salah presidennya atau menterinya. Karena bisa saja seleksi menteri yang tidak ketat, sehingga kualitasnya memang tak layak menjadi menteri. Kalau ini yang terjadi, tentu yang salah bukan sang menteri, tapi justru yang memilihnya.
“Tapi ada juga kemungkinan, kualitas menteri cukup handal. Hanya saja arahan terhadapnya yang tak jelas, sehingga sang menteri tak dapat bekerja maksimal,” pungkas Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas mengatakan bahwa kementerian dan lembaga (K/L) harus menggunakan atau membeli produk dalam negeri terkait pengadaan barang dan jasa. Kalau ada pejabat yang tidak fokus pada produk dalam negeri, maka siap-siap dipecat Jokowi.
Jokowi menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran BUMN untuk membeli produk dalam negeri.
Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, yang digelar di Hotel Grand Hyatt, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dipantau secara daring pada Jumat, (25/3/2022).
“Kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa memacu growth ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita. Yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen. 1,5-1,7 persen, BUMN-nya 0,4 persen. Kalau ada Dirut BUMN yang tidak taat, ganti. Kementerian, sama saja. Tapi itu bagian saya, reshuffle mudah,” kata Jokowi. (her/din)
