Jakarta (pilar.id) – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap langkah Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang merangkul semua pihak dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Menurutnya, pemerintahan baru nanti membutuhkan demokrasi gotong royong, bukan oposisi.
“Saya mendukung langkah Pak Prabowo untuk terus merangkul semua partai politik serta Capres Cawapres, baik yang tergabung dalam 01, 02, atau 03 dalam Pilpres lalu, untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan. Kita ingin ada suasana yang damai setelah Pilpres 2024 usai sehingga pemerintahan baru bisa fokus bekerja demi kemajuan bangsa serta mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Bamsoet setelah menerima pengurus Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) di Jakarta, Rabu (22/5/2024).
Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) adalah wadah yang menghimpun berbagai anak cucu Pahlawan Revolusi seperti Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, Letjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Panjaitan, serta keluarga anggota TNI korban G30S/PKI, dan anak cucu keluarga dari berbagai gerakan seperti PRRI, PDRI, PERMESTA, DI/TII, dan G30S/PKI.
Beberapa tokoh yang hadir antara lain Ketua FSAB Suryo Susilo, Mayang Deborah (cucu Pahlawan Revolusi D.I. Pandjaitan), Patriani Paramitha Mulia, Nike Wirya, Robertus Wijaya, dan Allova Herlina Menako.
Bamsoet, yang juga Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan, menilai Prabowo sebagai presiden terpilih telah menunjukkan sikap seorang pemimpin yang baik dengan merangkul semua partai politik untuk masuk ke dalam pemerintahan. Meski demikian, masih ada partai yang belum memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo nantinya.
“Tantangan bangsa Indonesia ke depan sangat berat. Karenanya dibutuhkan sikap saling memahami, kerjasama, gotong royong, serta saling mendukung satu sama lain. Sehingga, ke depan diharapkan tidak ada lagi gesekan-gesekan,” kata Bamsoet.
Sebagai Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia, Bamsoet kembali mengingatkan bahwa filosofi demokrasi di Indonesia tidak mengenal oposisi, karena bangsa Indonesia menganut demokrasi gotong royong. Proses periksa dan timbang (check and balance) dapat dilakukan tanpa oposisi melalui mekanisme sistem hukum ketatanegaraan yang ada.
“Kita tidak ada istilah oposisi. Di luar pemerintahan boleh, tetapi kita bekerja secara gotong royong dari sisi kita masing-masing. Perbedaan sikap itu masuk dalam kerangka demokrasi dengan tetap mengutamakan kegotongroyongan,” pungkas Bamsoet. (usm/hdl)