Pontianak (pilar.id) – Per 3 September 2022, pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menanggapi hal itu, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalbar Arif Joni menegaskan agar pemerintah Jokowi seharusnya membatalkan menaikkan harga BBM, terlebih BBM bersubsidi.
Hal ini karena harga minyak dunia saat ini sudah mulai turun secara berangsur-angsur. Dan harga minyak dunia masih sesuai dengan asumsi APBN 2022,” ungkapnya kepada pilar.id, Sabtu (3/9/2022).
Meskipun terjadi pergerakan harga, namun diakuinya pergerakannya secara umum tetap dalam rentang100 dolar Amerika per barel.
Karenanya, pergerakan harga minyak mentah dunia ini masih sesuai dengan asumsi revisi APBN 2022.
“Menjadi tidak wajar kalau BBM di Indonesia malah naik,” cetusnya.
Anggota DPRD Kalbar itupun menambahkan kenaikan harga BBM akan membuat inflasi merangkak naik. Sementara pemerintah daerah ditekan agar mampu mengendalikan laju inflasi. Inflasi tak bisa dihindari, bahkan laju inflasi bisa tinggi.
“Kalbar pernah mendapatkan apresiasi pemerintah atas prestasi menekan laju inflasi. Kalau BBM naik, ini berat bisa ditekan,” jelasnya lagi.
Diakuinya laju inflasi meroket sementara daya beli masyarakat menurun, akibatnya banyak warga miskin bertambah.
“Beban masyarakat bertambah,” ucapnya lagi.
Selaku wakil rakyat Arif Joni berharap pemerintah berkenan kembali menarik kenaikan harga yang sangat menyulitkan masyarakat tidak hanya di Kalbar tetapi juga se-Indonesia.
“Saya berharap Pemerintah Pusat mendengar harapan masyarakat agar membatalkan kenaikan BBM,” pungkasnya. (din)