Jakarta (pilar.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama beberapa perguruan tinggi di Indonesia menjalin kerja sama dan sinergi dengan menggelar rangkaian kegiatan Anti-Corruption Summit (ACS) ke-5 tahun 2022.
Dari kegiatan tersebut, KPK berharap nantinya akan lahir ilmu pengetahuan baru terkait penanganan dan pemberantasan korupsi. Sehingga, kampus akan bisa memberikan sumbangsih pencegahan potensi korupsi.
“Itu lah kami berharap ada sumbangsih perguruan tinggi dalam hal pengembangan ilmu pemberantasan korupsi. Kami juga berharap agar perguruan tinggi menjadi percontohan tata kelola keuangan dan ‘governance‘ yang baik sehingga dapat dipercaya oleh publik,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron seperti dikutip dari keterangan tertulisnya diterima di Jakarta pada Jumat (9/9/2022).
Ghufron menyampaikan saat memberikan sambutan dalam “Kick Off Road to Anti-Corruption Summit” (ACS) ke-5 di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada Jumat yang menandai dimulainya rangkaian kegiatan sinergi kajian pemberantasan korupsi antara KPK dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Ia menjelaskan sebagai upaya pencegahan korupsi, KPK melakukan dua hal. Pertama, membenahi tata kelola sektor yang rawan korupsi agar terhindar dari praktik-praktik korup. Kedua, melakukan pendidikan antikorupsi agar tidak ada niat melakukan korupsi.
Pencegahan korupsi itu dilakukan KPK, salah satunya melalui program ACS tersebut. Dalam ACS ke-5, KPK bersama berbagai perguruan tinggi melakukan berbagai sinergi, termasuk berbagai praktik baik dalam memberantas korupsi.
Pentingnya peran perguruan tinggi tersebut, menjadi alasan KPK mengusung tema ACS ke-5, “Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Politik”.
“Kami harapkan ACS 2022 ini melahirkan poin-poin penting yang mampu mendorong agar perguruan tinggi bukan hanya melahirkan SDM yang IPK-nya tinggi, masa studi-nya cepat, terampil tetapi juga SDM yang berdedikasi untuk orang banyak, berintegritas,” ujar Ghufron.
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief mengatakan sektor politik merupakan sektor yang hendak dibenahi oleh KPK lantaran rawan terjadi korupsi.
“Kita bisa melihat statistik penindakan yang dilakukan KPK hingga Januari 2022, begitu banyak politisi yang terjerat tindak pidana korupsi. Kalau ditotal ada sekitar 600 politisi dari anggota DPR dan DPRD, gubernur, bupati, wali kota. Hal itu yang harus kita benahi bersama,” kata Amir.
Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Sukadiono menyambut positif pelibatan perguruan tinggi dalam pencegahan korupsi.
“Kami selaku akademisi, orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, tentu sangat senang ketika dilibatkan oleh KPK untuk menjadi bagian dalam mencegah terjadinya korupsi di berbagai bidang yang terlihat di masyarakat, termasuk sektor politik,” ujar Sukadiono.
Sedangkan Guru Besar Universitas Sumatera Utara Ningrum Natasya Sirait menyebut ACS menjadi forum yang melahirkan pusat kajian antikorupsi, sekaligus internalisasi nilai antikorupsi di perguruan tinggi.
Ningrum menjelaskan, kegiatan ACS telah dilaksanakan di beberapa perguruan tinggi sejak 2005. Mulanya, ACS ke-1 dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada kemudian ACS ke-2 juga di Universitas Gadjah Mada pada 2016, ACS ke-3 di Universitas Hasanuddin pada 2018, ACS ke-4 di Universitas Andalas pada 2020, dan tahun 2022 ACS ke-5 di Universitas Muhammadiyah Surabaya. (fat)
