Jakarta (pilar.id) – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berencana membentuk tim untuk memeriksa kesehatan Lukas Enembe di Jayapura, Papua, dinilai oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), sebagai permainan drama.
MAKI menilai, KPK seharusnya melakukan penjemputan paksa seperti yang pernah mereka sampaikan beberapa waktu lalu. Bukan justru, datang menemui Lukas Enembe ke Jayapura.
Padalah, Gubernur Papua tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.
Munculnya situasi yang dinilai sebagai drama baru tersebut, MAKI memutuskan untuk segera mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK.
“Atas berlarut-larutnya dan mangkraknya dan tidak jelasnya KPK, kemarin malah Ketua KPK bakal mendatangi Lukas Enembe, itu menurut saya malah menjadi ada drama. Kemarin sudah drama katanya mau pemanggilan kedua, dan upaya paksa begitu, tapi sampai sekarang tidak ada,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (18/10/2022).
Boyamin mengatakan MAKI berencana mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK, karena hingga detik ini belum melakukan upaya paksa terhadap Lukas Enembe.
Menurut dia, setelah pemanggilan pertama Lukas Enembe mangkir, KPK segera melayangkan surat panggilan kedua.
“Kalau tidak datang itu menjemput paksa, dan kalau memang dalilnya sakit dibawa ke rumah sakit untuk dibantarkan,” ujarnya lagi.
Boyamin memaparkan, terkait Ketua KPK akan mendatangi Lukas Enembe diinformasikan oleh pengacara Lukas Enembe, namun hal itu sampai saat ini belum dibantah oleh KPK bahwa Firli Bahuri akan mendatangi Lukas Enembe ke Papua.
“Selain janji yang tidak ditepati, ada drama baru, Ketua KPK mendatangi tersangka yang dipanggil tidak hadir dengan dalih sakit, ini drama baru,” ujarnya pula.
Atas janji yang tidak ditepati dan drama baru itu, kata Boyamin, maka MAKI mengajukan gugatan praperadilan atas dugaan dihentikannya penyidikan atau mangkraknya perkara terkait gratifikasi dan yang lain telah dirilis oleh KPK terhadap Lukas Enembe.
Boyamin bakal menghadirkan pembanding dalam praperadilan yang bakal diajukan, yakni kasus 2012 saat MAKI dilaporkan terkait pencemaran nama baik atas proyek Bank Dunia di Jambi oleh rekanan.
Dalam kasus itu, MAKI dipanggil oleh penyidik kepolisian untuk hadir dalam pemanggilan, namun surat panggilan dikirimkan ke alamat yang lama, sehingga tidak ada yang hadir. Kemudian penyidik melayangkan surat panggilan kedua yang disertai dengan surat perintah untuk membawa.
Padahal, lanjut Boyamin, saat itu kasus masih dalam tahap penyelidikan, belum penyidikan. Tetapi Polri telah menerbitkan surat pemanggilan disertai dengan surat perintah membawa karena mangkir dalam pemanggilan pertama.
“Apalagi ini (Lukas Enembe) sudah penyidikan oleh KPK mestinya diterbitkan surat perintah membawa. Nah, ini pembandingnya saja patuh hukum kemudian datang, karena diterbitkan surat perintah membawa itu. Saya datang dan saya jelaskan prosesnya waktu itu di Polres Jakarta Selatan,” ujar Boyamin.
Meski kemudian kasus tersebut tidak terbukti tidak ditindaklanjuti karena data yang disampaikan MAKI dianggap benar, karenanya aduan pencemaran nama baik itu dinyatakan tidak dilanjutkan.
Melihat proses itu, kata Boyamin, hendaknya bisa diikuti oleh KPK. Penyidik Polri baru melakukan penyelidikan sudah menerbitkan surat perintah untuk membawa ketika surat panggilan pertama tidak hadir.
“Ini jadi perbandingan nanti dalam gugatan praperadilan MAKI melawan KPK dalam kasus mangkraknya perkara Lukas Enembe,” katanya pula.
Selain itu, MAKI juga melakukan pelacakan tempat-tempat Lukas Enembe berjudi di Singapura.
“Ini baru pelacakan belum terlalu mendalam. Mudah-mudahan bisa lebih didalami, tapi setelah dari Sinngapura, kemudian ke Medan memantapkan hati untuk praperadilan kepada KPK,” kata Boyamin. (fat)
