Semarang (pilar.id) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan tetap fokus selesaikan beberapa program di tahun 2023.
Yakni pengentasan kemiskinan, indeksi gini dan williamson, inflasi, hingga menjaga integritas.
Mengenai kemiskinan, Ganjar mendorong Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah membuat aplikasi untuk validasi dan verifikasi data.
Validasi dan verifikasi yang tepat itu diperlukan agar tidak ada lagi tumpang tindih data. Baginya, data sangat penting untuk mengambil langkah solutif.
Program diatas bakal menjadi fokus Ganjar Pranowo disisa akhir jabatannya yang sudah dua periode memimpin sebagai Gubernur Jateng.
“Bagaimana perbaikan datanya agar target itu bisa diselesaikan. Contoh yang bagus itu di Kabupaten Boyolali,” ujar Ganjar seusai pimpin Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Tahun 2023 di Kantor Gubernur, Selasa (3/1/2023).
Hal lain yang ditekankan Ganjar adalah perlunya membangun kolaborasi dengan kementrian terkait, kabupaten/kota, hingga desa.
“Maka konteks kemiskinan empat tingkat itu kalau melihat desil satu dan dua kemiskinannya sangat ekstrem dan yang tiga dan empat ini kan sebenarnya sebentar lagi dia tidak miskin tapi ada gak datanya?” ucap Ganjar.
Berpedoman data yang valid, imbuhnya, akan mempermudah penanganan dan lebih cepat. Untuk data kemiskinan ekstrem telah ditangani secara khusus.
“Sedangkan yang desil tiga dan empat jika ada datanya, kita bisa komunikasi dengan kabupaten/kota, rasa-rasanya penanganannya akan lebih cepat,” ungkapnya.
Selain soal kemiskinan, Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga komitmen menuntaskan indeks gini dan williamson.
“Kemudian inflasi. Kalau inflasi kan dinamis, maka aplikasi Sehati kita dorong untuk betul-betul diapdet terus-menerus. Saya sampaikan agar semakin rapi dalam mengelola,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga mengingatkan kepada OPD Pemprov Jawa Tengah untuk bisa bekerja secara kolaborasi dan menjaga integritas.
“Sekaligus sambil mengingatkan di tengah tantangan yang luar biasa, perlu kolaborasi dan menjaga integritas. Jangan sampai nanti terganggu dengan urusan-urusan yang tidak penting. Kita dorong juga soal dana hibah dan bansos untuk dibuatkan Everval. Yakni Elektronik Verifikasi dan Validasi. Sehingga tidak ada yang tersangkut masalah hibah dan bansos,” terangnya.
Di sisi lain, Ganjar sangat mengapresiasi beberapa administrasi pengadaan barang dan jasa sudah dilakukan lelang.
“Dan saya senang tadi APBJ kita mulai lelang sudah mendahului dan sudah ada yang close dan beberapa proses. Di bulan Januari bisa belanja sebenarnya. Ini bisa mempercepat penyerapan anggaran awal tahin ini dan bisa menjadi stimulan ekonomi,” tandasnya.
Diketahui, realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2022 masuk sepuluh besar tertinggi di Indonesia. Dari sisi administrasi total realisasi pendapatan kita 99,33 persen. Kedua, administrasi belanja 91,48 persen per hari ini. (Aam)
