Lombok Tengah (pilar.id) – Bantuan Pangan beras, sebagai bagian integral dari kebijakan Pemerintah, memiliki peran strategis dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi miskin dan rentan terhadap kenaikan harga pangan.
Presiden RI Joko Widodo telah mengambil keputusan untuk memperpanjang penyaluran Bantuan Pangan hingga Juni 2024, sebagai kelanjutan dari Tahap I dan Tahap II yang sudah selesai pada tahun 2023.
Berdasarkan data dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), Bantuan Pangan tahun 2024 akan disalurkan kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan setiap penerima menerima beras sebanyak 10 kg per bulan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, “Penyaluran Bantuan Pangan beras memiliki peran penting sebagai penekan harga beras di tingkat konsumen dan menjaga stabilitas inflasi nasional.” Hal ini diungkapkan dalam acara “Temu Wicara dan Penyaluran Bantuan Pangan Beras” di Kantor Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, pada Minggu (14/1/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga secara simbolis menyerahkan beras kepada 5 Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari 100 PBP yang terdaftar di Desa Kuta, dengan total alokasi beras sebanyak 1 ton. Selama sesi dialog langsung dengan para PBP, Menko Airlangga juga mendengar aspirasi mereka terkait keberlanjutan program bantuan tersebut.
“Apakah bantuan pangan beras ini masih diperlukan dan sebaiknya dilanjutkan?” tanya Menko Airlangga. Pertanyaan tersebut dijawab dengan tegas oleh para PBP, yang menyatakan bahwa Program Bantuan Pangan dari Pemerintah sangat diperlukan dan diharapkan untuk terus dilanjutkan. Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyaksikan secara langsung proses penyaluran beras ke PBP melalui loket.
Jumlah total PBP untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 643.000 penerima, dengan Kabupaten Lombok Tengah memiliki 154.127 penerima. Airlangga menekankan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) akan terus dijaga untuk memenuhi kebutuhan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan serta Program Bantuan Pangan.
“Stok mencukupi untuk Program Bantuan Pangan, dan program ini akan dievaluasi enam bulan lagi,” tambah Menko Airlangga.
Acara ini juga dihadiri oleh Anggota DPR RI, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Wakil Bupati Lombok Tengah, Asisten II Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi NTB, Kepala Desa Kuta, Direktur Utama PT Jasa Prima Logistik (JP Logistics), dan Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTB. (riq/hdl)
