Banyuwangi (pilar.id) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi program-program berdampak langsung ke masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penyerahan hasil rampasan negara kepada sejumlah pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Banyuwangi. KKP juga gencar mendorong program Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di beberapa wilayah, termasuk Banyuwangi, pada Sabtu (30/3/2024).
Menteri Anas menyatakan bahwa Kementerian PANRB, atas tugas dari Presiden Jokowi, bertanggung jawab untuk menilai akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga, serta mengukur nilai reformasi birokrasi (RB) berdasarkan kriteria-kriteria seperti dampak terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran.
“Saya datang ke sini untuk melihat kebijakan yang langsung berdampak pada rakyat, bukan hanya kegiatan-kegiatan yang tidak bermakna. Program yang dijalankan oleh Pak Menteri KKP sangat bagus, karena langsung berdampak pada perekonomian rakyat, dengan tujuan akhir adalah penurunan kemiskinan sesuai dengan esensi reformasi birokrasi berdampak,” ujarnya setelah meninjau sejumlah program KKP.
Menurut Anas, pemberian kapal tangkap ikan hasil rampasan negara memiliki dampak yang signifikan, mulai dari peningkatan tangkapan ikan hingga meningkatnya perekonomian kelompok nelayan.
Anas juga mengapresiasi langkah KKP dalam memberikan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap program-program tersebut dapat diperluas dan dikembangkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa kapal ikan yang diserahkan berasal dari barang rampasan yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai milik negara. KKP melaksanakan kebijakan ‘Tangkap-Manfaat’, yaitu dengan menyerahkan kapal tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
“Sebelumnya, kapal rampasan itu biasanya ditenggelamkan, namun sekarang kami bekerja sama dengan Kejaksaan untuk menyumbangkan kapal tersebut kepada nelayan yang masih menggunakan kapal tradisional. Kapal yang sudah selesai diproses akan diserahkan ke pemerintah daerah untuk nelayan,” jelasnya.
Trenggono menambahkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini adalah bagaimana penegakan hukum dapat memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang mendapat hibah kapal hasil rampasan untuk diserahkan kepada nelayan. Diharapkan, pengelolaan kapal oleh nelayan Banyuwangi dapat menjadi contoh bagi daerah lain. (rio/ted)
